Sukses

Dapat Dana Talangan Rp 3,5 Triliun, KAI Bakal Lunasi Selama 7 Tahun

Liputan6.com, Jakarta PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperkirakan mengalami gangguan likuiditas sampai akhir 2020. Dalam perkiraannya, arus kas perseroan negatif sampai dengan Rp 3,4 triliun di akhir tahun ini. Hal tersebut terjadi karena pendapatan KAI hanya sekitar 10 persen dari normal pada periode April hingga Agustus.

“Maka KAI masih membutuhkan dana Rp 3,5 triliun untuk menjaga arus kas operasional agar tetap positif di tahun ini,” kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR Komisi VI, Rabu (8/8/2020).

Didiek pun menyampaikan bahwa dari 429 juta penumpang kereta api, di mana dari 429 juta penumpang itu, 380 juta orang merupakan penumpang kereta commuter dan kereta lokal. Artinya keberadaan kereta api saat ini sebagian besar memang melayani kebutuhan masyarakat golongan bawah.

Didiek pun bercerita, sebelum pandemi, pendapatan rata-rata KAI dari angkutan penumpang mencapai Rp 23 miliar per hari. Namun dalam situasi pandemi Covid-19 kali ini PT KAI hanya mampu mengumpulkan pendapatan dari sekitar 7 persen sampai 10 persen dari normal.

“Ini sangat berdampak sekali pada pendapatan PT KAI,” ujarnya.

 

2 dari 4 halaman

Rencana Penggunaan Dana Talangan

Didiek pun bercerita, dalam hitungan, KAI membutuhkan dana talangan Rp 3,5 triliun. Dana tersebut agar arus kas perusahaan tetap positif. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai hal seperti perawatan, pembayaran cicilan dan lainnya. 

Berikut rencana PT KAI dalam penggunaan dana talangan yang akan diberikan pemerintah:

Perawatan Sarana dan Prasana KA

- Perawatan sarana perkeretaapian sebesar Rp 680 miliar

- Perawatan prasarana termasuk bangunan Rp 740 miliar

- Pemenuhan biaya pegawai Rp 1,25 triliun

- Biaya bahan bakar Rp 550 miliar, dan

- Pendukung operasional lainnya Rp 280 miliar.

"KAI beserta group punya pegawai 46 ribu, induk 30 ribu, anak usaha ada 6 sekitar 16 ribu. Kami tidak akan mengambil kebijakan PHK dan pemotongan gaji sehingga kami memerlukan likuiditas sekitar 1,25 triliun untuk membiayai pegawai," katanya.

 

3 dari 4 halaman

Pembayaran cicilan pinjaman pokok

Didiek pun meminta agar dana talangan pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk instrumen soft loan dengan bunga rendah yaitu maksimal 3 persen. Sedangkan waktu jatuh tempo diharapkan dalam 7 tahun.

“Mengapa kami minta jangka waktu 7 tahun karena kami telah menerbitkan obligasi sebesar Rp 1 triliun sebelumnya dan akan jatuh tempo pada 2022,” katanya.

Lanjutnya, Didiek memaparkan terkait rencana pelunasan utang dana talang dari pemerintah itu disetujui maka mekanisme pembayarannya sebagai berikut:

- Pada 2022 membayar cicilan pinjaman pokok sebesar Rp 200 miliar,

- Pada 2023 akan dibayarkan Rp 300 miliar

- Pada 2024 sebesar Rp 500 miliar

- Pada 2025 sebesar Rp 750 miliar

- Pada 2026 sebesar Rp 750 miliar, dan

- PAda 2027 sebesar Rp 1 triliun.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: