Top 3: Penerimaan CPNS Kemenkeu Disetop hingga 2024

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk menghentikan sementara perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru dan mahasiswa STAN hingga 2024.

Dalam hal ini, Kementerian Keuangan berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal untuk mewujudkan SDM yang adaptif dan technology savy.

Berdasarkan data yang ada, total pegawai Kemenkeu per 1 Januari 2020 yakni 82.451 orang. Berdasarkan unit eselon I, pegawai Kemenkeu terbanyak berada di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sejumlah 46.468 orang atau 56,35 persen, dan terbanyak kedua yakni pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah 16.909 orang atau 20,5 persen.

Artikel mengenai Sri Mulyani hentikan sementara penerimaan CPNS dan mahasiswa STAN ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Rabu (8/7/2020):

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan, pada 2020 hingga 2021, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bakal ditiadakan.

2 dari 4 halaman

1. Sri Mulyani Setop Penerimaan CPNS dan STAN hingga 2024

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan moratorium atau pemberhentian sementara perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru dan mahasiswa STAN untuk 5 tahun ke depan, tepatnya pada periode 2020-2024.

Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

Dalam kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal untuk mewujudkan SDM yang adaptif dan technology savy.

"Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi existing SDM Kementerian Keuangan," tulis PMK 77/2020, seperti dikutip Liputan6.com Selasa (7/7/2020).

Simak berita selengkapnya di sini

3 dari 4 halaman

2. Harga Minyak Naik karena Pasokan Mengetat

Harga minyak naik pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi waktu Jakarta). Kenaikan harga minyak ini didukung oleh harapan pemulihan ekonomi di seluruh dunia meskipun terjadi lonjakan kasus corona di Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara lain.

Mengutip CNBC, Selasa (7/7/2020), harga minyak mentah Brent naik 73 sen atau 1,7 persen menjadi USD 43,53 per barel. Sedangkan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 28 sen atau 0,7 persen menjadi USD 40,93 per barel.

"Pelaku pasar tampaknya mengabaikan lonjakan kasus Covid-19 di Amerika Serikat," tulis riset ING.

Simak berita selengkapnya di sini

4 dari 4 halaman

3. Sri Mulyani: Banyak Negara Terjebak di Ekonomi Menengah Atas

30 Wajib Pajak Dapat Penghargaan dari Sri Mulyani — Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan saat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 30 Wajib Pajak (WP) di Jakarta, Rabu (13/3). Acara ini mengambil tema 'Sinergi Wujud Cinta Negeri'. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara mengenai kenaikan status Indonesia dari berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country) oleh Bank Dunia.

Menurutnya, hal ini tidak lantas membuat Indonesia mudah menjadi negara berpenghasilan tinggi atau high income.

"Indonesia adalah negara yang masuk dalam katergori upper middle income class ini mulai 2020 ini. Namun, meskipun kita masuk dalam kategori upper middle class, tidak berarti kita bisa terus naik menjadi high income country," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama DPD, Jakarta, Selasa (7/7).

Simak berita selengkapnya di sini