Syarat Agar Kesehatan dan Ekonomi Bisa Jalan Beriringan saat Pandemi Melanda

FOTO: Antisipasi Penyebaran COVID-19, RSUI Gelar Swab Test Massal — Petugas medis mengenakan alat pelindung diri (APD) saat swab test massal di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Depok, Jawa Barat, Selasa (2/6/2020). Swab test massal untuk mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19 ini dapat memeriksa 180 orang per hari. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat diajak menjalankan konsep kepedulian antarwarga untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di masing-masing wilayahnya.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan saat ini, perlu kesadaran kolektif dari masyarakat agar urusan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19 bisa berjalan beriringan.

"Yang dibutuhkan dalam proses pengendalian Covid-19 saat ini adalah kesadaran dari masing-masing warga negara bahwa virus korona itu musuh bersama yang harus dikendalikan. Upaya menggerakkan kembali roda ekonomi harus dibarengi kesadaran masing-masing warga untuk menjaga diri sesuai protokol kesehatan yang berlaku,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6/2020).

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan terbentuknya kesadaran masyarakat yang tinggi, berbagai upaya yang disarankan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus akan direspons positif oleh masyarakat.

Di sisi lain, jelas Legislator Partai NasDem itu, kebuntuan di sisi birokrasi dalam merealisasikan sejumlah program untuk mengatasi dampak penyebaran Covid-19 di Tanah Air juga harus segera diatasi.

"Bila sejumlah program yang dicanangkan pemerintah berjalan dengan baik, ditambah dengan kesadaran masyarakat yang sudah terbentuk, saya yakin upaya pengendalian Covid-19 bisa terlaksana di banyak wilayah di Tanah Air," ujarnya.

Efektivitas strategi intervensi berbasis lokal, menurut anggota DPR RI Dapil Jateng II itu, cukup baik untuk mengendalikan Covid-19.

"Dengan komunikasi yang intens antarwarga semua informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian Covid-19 di masing-masing wilayah jauh lebih akurat," ujar Rerie.

Rerie menyarankan, pemerintah daerah di Tanah Air melihat pola komunikasi 'Jogo Tonggo' yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai strategi pengendalian di tingkat lokal hingga RT/RW. Strategi karantina pada tingkat RT/RW dan kampung lebih efektif daripada karantina tingkat kota/kabupaten.

“Ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa strategi intervensi yang berbasis lokal itu yang paling efektif untuk menangani Covid-19. Jadi strategi ini mari kita terapkan bersama,” ajak Rerie seraya menambahkan pola ini setidaknya mampu menghasilkan data yang lebih akurat sebagai basis untuk menerapkan kebijakan yang tepat dalam pengendalian Covid-19.

Tonton Video Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi minta kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama untuk menyiapkan program pariwisata di dalam negeri. Hal tersebut untuk mempersiapkan tatanan normal baru di sektor pariwisata.

2 dari 2 halaman

Pakar Epidemiologi: Kondisi Indonesia Sedang Tidak Normal, Bukan New Normal

Ilustrasi Covid-19, virus corona. Kredit: Miroslava Chrienova via Pixabay

Mencegah penularan SARS-CoV-2 atau COVID-19 tidak susah. Asal, semua masyarakat mau bersama-sama menanggulangi pandemi ini, bukan hanya sekadar kasih perintah.

Begitu kata Pandu Riono saat Health Liputan6.com bertanya mengenai langkah yang cocok mengatasi pandemi Corona di Indonesia di tengah banyak masyarakat yang tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan.

"Awalnya kita harus menggerakkan masyarakat, lalu mengomunikasikannya. Tanpa informasi yang kuat, orang tidak akan mengerti," kata Pandu melalui sambungan telepon, Selasa, 30 Juni 2020.

Menurut Guru Besar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang tidak mengerti alasan harus memakai masker, termasuk cara memakai masker yang benar.

Edukasi soal COVID-19 yang tidak berjalan maksimal, kurangnya kampanye publik, dan tidak dilakukan secara sistematik pada akhirnya memunculkan persepsi yang keliru di masyarakat.

"Seharusnya ini dilakukan sejak awal. Sejak bulan Maret dilakukan," katanya.

Pandu, melanjutkan, alasan PSBB tidak optimal karena masyarakat tidak dilibatkan sejak awal PSBB diberlakukan.

Masyarakat hanya disuruh tinggal di rumah, tanpa diberi alasan jelas harus tinggal di rumah yang tak disangka tiga bulan lamanya.

"Kemudian sekarang dibilang new normal atau normal yang baru. Orang menyangkanya 'Oh, sudah normal? Ini baru normal'. Begitu kerumunan diizinkan, masyarakat lupa bahwa mereka harus melakukan protokol kesehatan," katanya.

Padahal, lanjut Pandu, saat ini kondisi di Indonesia sedang tidak normal. Sebab, angka kasus COVID-19 di tanah air masih tinggi.