Sukses

Sri Mulyani Buat Portal Khusus Kebijakan Penanganan Corona Covid-19

Kementerian Keuangan kini memiliki situs resmi tambahan baru yang isinya tentang kebijakan penanganan virus corona

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan kini memiliki situs resmi tambahan baru yakni www.kemenkeu.go.id/covid19. Halaman ini bertujuan untuk menyajikan informasi terkini mengenai kebijakan Kementerian Keuangan dalam merespon Covid-19.

Dalam situs tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran negara diprioritaskan ke dalam tiga hal. Pertama adalah untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis.

Kemudian kedua, memastikan perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan, serta perlindungan terhadap dunia usaha.

Pada masa tanggap darurat pandemi COVID-19, APBN jua difokuskan untuk pmeriksaan (testing) bagi korban. Selain itu bisa juga untuk peningkatan kapasitas RS dan ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan.

"Di sisi lain, anggaran dan instrumen fiskal tetap dikelola untuk menekan dampak jangka panjang, termasuk memastikan terpenuhinya kecukupan pangan dan menggerakkan kembali perekonomian yang melambat," kata Sri Mulyani dikutip dari laman tersebut, Selasa (31/3).

Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan K/L mengatasi masalah ini. Dirinya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan warga negara untuk berkontribusi dan mendukung langkah pemerintah.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Siapkan Skenario Tekan Defisit APBN

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah membuat skenario pembiayaan baru jika sewaktu-waktu defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 melebar di atas 3 persen. Seluruh instrumen pembiayaan baik konfensional dan non konvensional pun tengah disiapkan pihaknya.

"Nah dari sisi pembiayaan, kita gunakan seluruh sumber pembiayaan konvensional maupun kemungkinan terjadinya sumber non konvensional yang butuh landasan hukum baru. Termasuk dalam kajian kita," kata Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (24/3).

Sri Mulyani menambahkan jika terjadi pelebaran defisit maka pemerintah dan Bank Indonesia akan membuka seluruh sektor pembiayaan. Baik itu melalui lelang reguler ataupun lewat privat dan sumber lain. Bank sentral Indonesia pun dimungkinkan melakukan pembiayaan SBN di bawah 12 bulan.

"Itu opsi semua kita buka supaya pemerintah punya pilihan apabila defisit meningkat, maka kita memiliki sumber pembiayaan yang aman," kata dia.

Sementara itu, dari sisi multilateral pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Bank Pembangunan Asia maupun IMF, untuk memberikan kemampuan dukungannya terhadap Indonesia. Pemerintah juga meminta masukan kepada keduanya untuk melihat mana financing terbaik agar indonesia bisa repson dengan biaya sekecil mungkin dan reisiko kecil.

"Bilateral juga diitngkatkan, baik dari negara yang selama ini mendukung maupun kita melihat negara lain gimana atasi financing deficit yang besar," tandas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini