Sukses

Pengusaha Setuju Pencabutan Sertifikasi Halal

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha setuju apabila aturan sertifikasi halal dicabut, dan diubah kembali pada prinsip yang semula yakni sukarela atau voluntary.

Pengusaha memiliki beberapa hal berkaitan dengan persetujuan perihal sertifikasi halal tersebut. "Kenyataan di lapangan ini kesulitan teknis. Pertama kesulitan dari tenaga auditornya terbatas, dari orang yang akan melakukannya pengecekannya. Kedua, biaya sertifikasi cukup besar, siapa yang mau nanggung," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B Sukamdani, Kamis (23/1/2020).

Menurutnya, dengan begitu akan menimbulkan keresahan di masyarakat, karena aturan sertifikasi itu tidak berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari ketidaksiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sementara itu, pihaknya melihat hanya Indonesia saja yang menggunakan prinsip mandatory atau mewajibkan. Bahkan di Arab Saudi saja tidak menerapkan hal itu.

"Mandatory itu adalah semua harus sertifikasi halal, kalau voluntary sukarela. Jadi kalau saya bilang produk saya halal maka saya pribadi wajib membuktikan itu halal. Tapi kalau saya hanya men-declaire halal ya gak harus dibuktikan," ungkap dia.

 

2 dari 2 halaman

Dampak ke Pasar

Hariyadi menegaskan kembali, sertifikasi halal yang menggunakan prinsip voluntary dinilai lebih bagus bagi pasar, dibandingkan prinsip mandatory yang justru membuat kacau.

"Kalau kita lakukan voluntary kenyataan produk sertifikat di pasar bagus, kalau mandatory kan menjadi kacau. Jadi teknisnya yang masalah," ujar dia.

Dia pun mendukung penuh, apabila aturan sertifikasi halal itu dicabut, dan berharap bisa dikembalikan pada prinsip yang semula. "Kalau aturan sertifikasi dicabut bagus dan dibalikin ke semula aja," katanya.

Kemudian, Hariyadi pun sangat menyayangkan terkait adanya perubahan-perubahan yang selalu disangkutpautkan dengan politik. Menurutnya, apabila ada suatu perubahan kebijakan atau aturan, harus dibenahi bersama.

"Di sini apa-apa dinarasikan politik mulu, akhirnya harus dibenahi karena semua berhitungnya politik kan, itu yang jadi masalah," pungkasnya.