Sukses

Ini Syarat agar Indonesia Bisa Masuk 5 Negara Terbesar di Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, menyebut untuk menjadi lima negara terbesar di dunia pada 2025, ekonomi Indonesia harus mampu tumbuh sebesar 7 persen per tahun. Pertumbuhan itu setara sekitar USD 7 triliun pada Produk Domestik Bruto (PDB).

Rizal mengatakan, apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bergerak di kisaran 5-6 persen pada 2025, maka pendapatan PDB hanya berkisar pada USD 3-5 triliun saja. Untuk itu, pemerintah perlu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 7 persen.

"Untuk tahun 2025, lima tahun di Indonesia harus memiliki 7 persen per tahun. Apakah perhitungannya besar dunia dan juga mengkategorikan pendapatan masyarakat," ujarnya dalam acara Indonesia Economic Forum, di Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut dia, ekonomi saat ini lebih ke potensi terhadap besaranya PDB. Namun diakuinya, untuk menyongsong pertumbuhan sebesar 7 persen per tahun cukup berat. Mengingat ketidakpastian global masih belum selesai. Utamanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

"Walaupun ada tantangan tetap solid dan Indonesia masih sekitar tumbuh 5 persen, tapi itu tidak cukup. Kita harus mencapai USD 7 triliun pada tahun 2025," ucapnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 3 halaman

Ekonomi Syariah Jadi Sumber Pertumbuhan Baru di Berbagai Negara

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo, menyebut ekonomi syariah dapat menjadi solusi yang tepat saat ekonomi global penuh ketidakpastian seperti sekarang ini.

"Sebuah perjalanan panjang dan tantangan besar masih ada di depan kita untuk menyadari manfaat penuh yang bisa diberikan oleh ekonomi dan keuangan Islam kepada dunia," kata dia dalam pembukaan Forum 5th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC) 2019, sebagai rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Dody menjelaskan pada saat ketidakpastian ekonomi global yang berkepanjangan dan potensi pertumbuhan ekonomi global yang menurun, dunia mencari keseimbangan dan stabilitas baru.

Tekanan tidak hanya terjadi di negara-negara dengan fundamental ekonomi yang buruk, tetapi juga di negara-negara dengan fundamental yang masih relatif sehat seperti Indonesia.

"Ke depan, sebagai bagian dari keadaan global ini kita harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan kehidupan dalam lingkungan volatilitas yang lebih tinggi," ujarnya.

Jika dalam waktu dekat, tetap melanjutkan "bisnis seperti biasa", ketidaksetaraan global dipastikan akan semakin meningkat dan semakin besar.

"Perlu ada solusi. Tatanan ekonomi dunia perlu diarahkan agar lebih adil, tumbuh secara proporsional dan berkelanjutan. Kegiatan ekonomi harus lebih produktif, distribusi pendapatan harus lebih inklusif. Selanjutnya, transaksi keuangan harus didasarkan pada kegiatan ekonomi riil. Semua ini mengandung prinsip ekonomi, bisnis, dan keuangan Islam," ujarnya.

Dody mengungkapkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah solusi yang memungkinkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan saat ini dan di masa depan.

"Keuangan berbasis syariah dapat berkontribusi dengan mempromosikan gagasan pembagian risiko dan integrasi keuangan komersial dan sosial, yang merupakan salah satu faktor utama dalam memastikan ketahanan ekonomi dan inklusi," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Bali Democracy Forum ke-12: Ada 3 Tantangan Membangun Ekonomi Inklusif
Artikel Selanjutnya
Menakar Iklim Investasi di DIY pada 2020 Usai Pembangunan Bandara Kulon Progo