5 Tahun Lagi, Dana Desa Capai Rp 400 Triliun

Harga Gabah Kering Turun — Petani memanen padi varietas Ciherang di areal persawahan Desa Ciwaru, Sukabumi, Sabtu (23/6). Petani mengeluhkan harga gabah kering panen saat ini Rp 488 ribu/kwintal dibanding tahun lalu yang menembus Rp 600 ribu/kwintal. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan lima tahun mendatang pemerintah akan menaikkan dana desa yang sebelumnya Rp 257 triliun menjadi Rp 400 triliun.

“Lima tahun kedepan akan dinaikkan oleh presiden Jokowi menjadi Rp 400 Triliun,” kata Eko saat ditemui dalam kegiatan workshop Pengawasan Program Inovasi Desa di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Eko menambahkan jika sebelumnya dana desa yang diberikan pemerintah sebanyak Rp 257 triliun sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur, namun kali ini dana yang diberikan akan dipakai untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kemendes berharap peningkatan dana desa ini nantinya bisa memperbaiki desa-desa baik dari segi infrastruktur hingga sumber daya manusia dan perekonomiannya. Untuk itu, bersama Bank Dunia Kemendes PDTT membangun kerjasama dalam program Bursa Inovasi Desa.

Program ini nantinya diharapkan dapat menggali ide-ide kreatif yang ada untuk menggunakan dana desanya lebih tepat lagi seperti desa-desa maju di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia akan lebih cepat berkembang menjadi negara maju.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Akibat kekeringan, warga Nganjuk, Jawa Timur, harus mencari air bersih ke tempat yang begitu jauh dari pemukimannya. Mereka terpaksa gunakan dari persawahan untuk kebutuhan hidup.

2 dari 3 halaman

Pengawasan Penuh

Pentani — Petani menyiram sawah untuk mencegah hasil tanam mengalami kekeringan.

Namun sayangnya, menurut Eko hal ini tidak mudah untuk dilakukan dan harus dengan pengawasan yang penuh. Pasalnya, sebagian besar dari masyarakat Indonesia hanya tamatan SD dan SMP.

Selain itu, hal lainnya yang harus dipertimbangkan kata Eko adalah UMP yang naik dan membuat sektor pertanian mengurangi jumlah pekerjanya. Untuk itu, nantinya akan ada beberapa sektor yang akan menjadi perhatian Kemendes PPDT diantaranya, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan lain sebagainya.

“Hal ini dilakukan supaya perekonomian desa tersebut maju dan tidak ada jumlah pengangguran di desa-desa tersebut,” ujarnya.

Eko juga menjelaskan jika hingga saat ini penyerapan dana desa sudah jauh lebih baik dan meningkat dibanding tahun sebelumnya.

“Kalo tahap pertama sudah 100persen, sementara di tahap kabupaten juga sama. Tapi untuk desanya saya belum cek lagi, namun harusnya tidak ada masalah berarti dan lebih baik dibanding tahun lalu,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Ini Cara Kemendes PDTT Maksimalkan Dana Desa

Beberapa batangan rel dan bantalan rel siap dipasang dalam proses reaktivasi kereta di kawasan jembatan kerata api Sawah Lega Cibatu, Garut (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Dalam rangka peningkatkan efektivitas pemanfaatan dana desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meresmikan Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa di Hotel Sultan, Jakarta.

Kali ini peresmian di wakili oleh Plt. Inspektur Jenderal Ansar Husen yang mewakili Menteri Desa, Eko Putro Sandojo.

Ansar menjelaskan, tujuan dari kegiatan Workshop Pengawasan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Program Inovasi Desa, meningkatkan partisipasi pelaku inovasi desa dalam pengendalian dan menindaklanjuti hasil pengawasan Program Inovasi Desa (PID).

"Workshop Pengawasan PID ini juga diharapkan memberikan informasi tentang akuntabilitas pengelolaan PID serta capaian kinerja PID. Salah satunya seperti sejauh mana kinerja PID dapat menggali potensi SDM dan SDA Desa sehingga masyarakat dapat lebih memahami ilmu dan skill yang diperlukan," kata Ansar di Hotel Sultan, Jakarta, kamis (4/6/2019).

Selain itu, workshop ini juga memberikan pengajaran pada pengawas di daerah dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa lewat inovasi desa. Dengan begitu bisa dievaluasi apakah penggunaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut atau belum.

Ansar menambahkan, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berperan aktif untuk melakukan pengawalan. Dengan begitu semua program dapat dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah ke pemerintahaaan yang baik (good governance). Selain itu, workshop ini juga diharapakan dapat membantu tercapainya pemanfaatan Dana Desa yang lebih optimal.