Sukses

Benarkah Ekonomi RI dalam Ancaman Utang dan Bangkrut?

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali menilai, di tengah hiruk-pikuk kampanye pilpres ini sering mendengar sekelompok orang menyuarakan ekonomi Indonesia, semakin sulit. Bahkan katanya berada di ujung kebangkrutan.

"Ada yang mengatakan negeri ini sudah terlalu banyak utang, bahkan banyak BUMN mau dijual, lalu katanya kita berada di bawah serbuan tenaga kerja asing. Padahal Arab Saudi yabg kaya minyak  saja juga punya utang. Demikian juga Singapura yang kelihatan megah itu," tulis dia dalam catatannya, Sabtu (23/3/2019). Rhenald menuturkan, dagelan-dagelan ekonomi seperti itu memang bukan hal yang baru.

Hal ini lantaran Adolf Hitler juga menggunakan cara serupa saat merancang kekuasaan dengan menakut-nakuti kaumnya, etnis Aria, akan serangan ekonomi dari kelompok Yahudi. 

Lalu, Donald Trump, menggunakan cara yang sama untuk penduduk kulit putih Amerika yang terdesak serangan imigran dan barang-barang impor akibat globalisasi.  Bahkan kini cara serupa sedang dicoba di Italia dan Prancis.

"Lalu, apa akibatnya begitu mereka berkuasa? Saya kira Anda sudah tahu. Dan biarlah masing-masing orang menentukan pilihannya. Namun benarkah ekonomi Indonesia berada dalam ancaman utang dan kebangkrutan?," kata Rhenald.

Kalau Sepak Bola, ya Memang Jeblok

Rhenald mengatakan, bicara  utang tentu  bicara peringkat.  Namun, bicara soal sepakbola yang dipakai sebagai acuan, ada rasa kecil hati.

Hal ini lantaran Februari 2019 lalu Federation of International Football Association (FIFA) menempatkan timnas sepakbola Indonesia di peringkat 159 dunia. Peringkat itu memang rendah.

Indonesia berada di bawah negara-negara Asean seperti Vietnam (peringkat 99), Thailand (115), Filipina (123), bahkan Myanmar (138). Meski masih di atas Singapura 165 dan Malaysia 167. 

"Isu korupsi juga masih masuk akal dan berhubungan dengan sepakbola. Kalau yang urus PSSI tak membenahi korupsi dan permainan atur mengatur skor, prestasi atlet akan sulit dinaikkan," kata dia.

Maklum,  Indeks Persepsi Korupsi yang diumumkan Transparency International Indonesia (TII), Januari lalu masih menempatkan Indonesia di ranking 89. Jauh di bawah Singapura di peringkat 3, Brunei Darussalam (31), dan Malaysia (61).

"Tapi, kita masih di atas Filipina dan Thailand (sama-sama di posisi 99), atau Vietnam (117)," kata dia.

 

2 dari 4 halaman

Bukan Pengutang yang Diperhitungkan

Akan tetapi, kembali ke ekonomi, Rhenald menuturkan, dua minggu lalu, ekonom Dan Kopf mengumumkan kajiannya tentang gejolak ekonomi.

Maklum, perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok saat ini memorakporandakan ketenangan berusaha dan menimbulkan banyak masalah baru, khususnya kemampuan dunia usaha dalam menjamin kestabilan, menuai keuntungan. IMF bahkan mengatakan,  2019 selain pertumbuhan ekonomi dunia melambat, risiko berusaha juga meningkat.

"Namun, berkebalikan dengan ucapan para politisi yang tengah bertarung, Kopf menemukan dalam soal keseimbangan ekonomi, Indonesia lah juaranya. Ia menelisik  pertumbuhan pendapatan riil perkapita menurut data Bank Dunia antara 2002 sampai 2017. Indonesia bahkan jauh lebih unggul dari Tiongkok dan India yang tumbuh sekitar 2 persen di atas kita. Artinya, semakin banyak fakta yang menunjukkan kepemimpinan ekonomi kita tak seburuk yang kita sangkakan," tulis Rhenald.

Rhenald menuturkan, sejalan dengan Kopf, ternyata Indonesia juga belum ada apa-apanya dalam soal berutang. Mungkin karena itulah sebulan terakhir isu mengenai utang belakangan surut.

"Baiklah kita pakai saja  debt to GDP ratio sebagai  Indikator yang mengukur ratio utang  terhadap kue ekonomi atau gross domestic product (GDP) nya. Mari kita cek. Apakah Indonesia ada di daftar 10 besar negara dengan rasio utang terbesar dunia? Jawabannya ternyata tidak ada.  Apakah di ranking 20 besar? Ternyata juga tidak. Ranking 50 besar? Tidak. Ranking 75 besar? Tidak. Ranking 100 besar? Tidak," kata dia.

Rhenald mengatakan, Indonesia  ada di ranking bawah yang artinya dibandingkan pendapatannya, utang Indonesia kecil. Artinya, kalau mau memanfaatkan pendapatan hari esok, maka potensi  untuk membangun masih besar.   

"Biar Anda tidak penasaran, saya sebutkan saja. Per Desember 2018 lalu, debt to GDP ratio Indonesia hanya  28,7 persen. Jika dibandingkan negara lain, Indonesia ada di ranking 133 dunia. Artinya, utang bukan andalan Indonesia. Dan menurut saya, sungguh tak bermoral kita menakut-nakuti bangsa agar kurang percaya diri terkait utang ini," kata dia.

Rhenald menambahkan, semakin maju ekonomi dan semakin kagum kita dengan kemajuan bangsa-bangsa, ternyata utangnya juga semakin besar, tapi tidak Indonesia.

"Mari kita lihat. Jepang ternyata jagoan berutang. Ia menempati posisi nomor satu dunia dengan debt to GDP ratio-nya 253 persen, lalu Yunani (2) dengan 178 persen, dan Lebanon (3) 149 persen," ujar dia.

 

 

 

3 dari 4 halaman

7 Negara ASEAN Rasio Utang Lebih Besar dari RI

Sedangkan dari Asean, Rhenald menuturkan, Singapura yang dianggap bersih dari korupsi, dan fasilitas publiknya maju ternyata berada di urutan ke 8 dalam berutang dengan rasio 110 persen.

Kemudian Vietnam 56 (61,5 persen), Malaysia 73 (50,9 persen), Filipina 95 (42 persen), Thailand 98 (41,8 persen), Kamboja 117 (35,1 persen), dan Myanmar 121 (33,6 persen).

Dengan melihat data itu, Rhenald menuturkan, ada tujuh  negara Asean yang rasio utangnya jauh lebih besar dari Indonesia.

"Jadi kalau ada yang membesar-besarkan bahwa setiap bayi yang lahir punya utang Rp 13 juta di sini, jangan kaget, setiap bayi yang lahir di Singapura harus menanggung Rp 700 juta,” kata Rhenald.

Angka debt to GDP ratio ini tentu bergerak dinamis, tergantung nilai utang yang ditarik pemerintah. Angka debt to GDP ratio Indonesia saat ini kemungkinan di kisaran 30 persen atau sedikit di bawah itu.

Jadi, ranking utang Indonesia juga tidak akan banyak berubah dari posisi 130an. Bahkan, negara Islam seperti Saudi Arabia pun ternyata juga berutang. Debt to GDP ratio-nya pada Desember 2018 lalu sebesar 17,2 persen dan berada di posisi 164 dunia.

Menurut catatan utang kerajaan ini, Saudi Arabia rata-rata berutang 36,38 persen antara tahun 1999 hingga 2017, dan pernah mencapai 103, persen pada 1999. 

"Jadi mohon maaf, jangan kaitkan dengan ini dan itu," kata dia.

 

 

4 dari 4 halaman

Selanjutnya

Tentu, ada beberapa indikator selain debt to GDP ratio yang digunakan untuk melihat utang suatu negara. Misalnya, tingkat imbal hasil/yield dan porsi kepemilikan oleh investor domestik dan asing.

"Yang terpenting adalah, kita harus paham dulu bahwa utang Indonesia saat ini tidaklah mengerikan seperti yang dikatakan beberapa politisi itu. Apalagi kini  APBN Indonesia sudah dikelola dengan prudent. Bahkan, sebagian utang kita berbentuk surat berharga syariah yang di-endorse oleh Dewan Syariah Nasional," kata dia.

Rhenald pun mengajak untuk buka pikiran dan hati kalau negeri ini tidak buruk-buruk amat ekonominya. "Kecuali kita sendiri yang ingin melihatnya buruk tentunya.  Dan katanya, hanya orang optimis yang bisa melihat terangnya sinar matahari di balik awan yang kadang gelap saat petir bersambar-sambaran di langit," ia menambahkan.

 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Loading
Artikel Selanjutnya
Top 3: Bos ISIS Pasang Internet Seharga Ratusan Ribu Mencuri Perhatian
Artikel Selanjutnya
70 Tahun Hubungan Diplomatik, Australia Tetap Dukung Kedaulatan RI atas Papua