Sukses

Bupati Sumedang Usul Jatigede Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

KEK Pariwisata Jatigede ini kelak akan ditopang oleh beberapa desa wisata yang memiliki fungsi dan keunikan sendiri yang dapat memancing minat para wisatawan.

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sumedang kini tengah merumuskan untuk membuat suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di sekitar wilayah Bendungan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Secara target waktu, dia berharap, KEK Pariwisata Jatigede ini bisa terbentuk pada 2019 mendatang.

"Jadi kami akan buat Jatigede ini sebagai kawasan wisata terpadu dengan menggunakan jalur KEK Pariwisata. Sedang diproses sekarang, sedang dipersiapkan tahapan-tahapannya. Tim juga sudah disiapkan, termasuk timeline. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terwujud KEK Pariwisata," ungkap dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Bendungan Jatigede, Sumedang, Senin (17/12/2018).

Secara konsep, dia menguraikan, KEK Pariwisata Jatigede ini kelak akan ditopang oleh beberapa desa wisata yang memiliki fungsi dan keunikan sendiri yang dapat memancing minat para wisatawan.

"Jadi nanti ada fokus-fokus, mana desa wisata yang homestay, mana yang kuliner, mana yang wisata air, mana yang suvenirnya. Jadi tiap desa punya ciri khas yang menjadi fokus dari wisata di situ," jelas dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Punya Modal Besar

Dony juga menerangkan, kawasan Jatigede dan Sumedang pun telah memiliki modal besar berupa akses jalan hingga keberadaan Bandara Internasional Kertajati demi menciptakan KEK Pariwisata di sana.

"Bandara Kertajati juga kan dekat, cuman setengah jam dari sini. Jalanan juga sudah bagus, tinggal saya minta jalan proyek di lingkar utara nanti diperbaiki. Kalau lingkar utara bagus itu sudah sangat menunjang wisata kita," dia membeberkan.

"Kita juga bakal relokasi Jatigede, ada sekian tempat relokasi yang pemukimannya cenderung sudah tidak memadai. Kami minta ditata oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Kemudian sanitasinya diubah agar lebih memadai sebagai tempat wisata," tambahnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.