Menhub Tinjau Perbaikan Konektivitas Barang di Pelabuhan Tanjung Priok

Capaian Ekspor - Impor 2018 Masih Tergolong Sehat — Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II di Jakarta, pada Minggu (9/12/2018) ini. Adapun kunjungan ini bertujuan meninjau dan melihat langsung perbaikan konektivitas barang di pelabuhan milik Pelindo.

"Hari ini saya ke Priok untuk melakukan koordinasi dengan semua stakeholder karena memang Priok kita jadikan suatu contoh untuk perbaikan atau improvement konektivitas barang khususnya di Indonesia," kata dia.

Menhub mengatakan, Pelabuhan Priok ini adalah salah satu tempat yang memang diandalkan dari kegiatan barang seperti logistik dan komoditas lainnya. Dari hasil laporan tercatat ada perbaikan yang signifikan di pelabuhan.

"Volume barang yang bergerak dari Priok ini di 2018 naik 20 persen, juga ditandai kapal besar yang tadinya itu dengan kapasitas dengan 5 ribu sekarang sudah capai 11 ribu, satu bulan ada 8 kapal. Artinya ada satu kondisi yang berubah di mana fungsi ini sudah lebih menjadi naik," jelas Budi Karya.

Dia pun berharap, pelabuhan besar di Priok dapat menjadi pelabuhan besar seperti Eropa maupun Amerika. "Selama ini dari Priok pun menuju pelabuhan pelabuhan yang lebih besar," imbuh dia.

Dalam kunjungan ini, Menhub tampak meninjau area parkir truk-truk bermuatan yang semula ingin diberangkatan kapal-kapal besar.

2 dari 2 halaman

7 Pelabuhan Siap Dikerjasamakan dengan Swasta

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan menyebutkan tujuh pelabuhan berpotensi dikerjasamakan dengan swasta untuk menghemat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Balitbang Kemenhub Sugihardjo menjelaskan, tujuh pelabuhan tersebur berpotensi untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta atau badan usaha dengan skema kerja sama operasi (KSO), kerja sama pemanfaatan (KSP), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau konsensi.

Ketujuh pelabuhan tersebut, di antaranya Pelabuhan Luwuk, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pinang–Tanjung Balai Karimun; Pelabuhan Larantuka; Pelabuhan Nabire; Pelabuhan Pangandaran dan Pelabuhan Carocok Panasahan/Painan.

Sementara itu, untuk skala prioritas sedang yaitu Pelabuhan Kendawangan, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Kali Adematau Muara Angke, Pelabuhan Likupang, Lelabuhan Meulaboh dan Pelabuhan Branta.

Sedangkan untuk skala prioritas rendah yaitu Pelabuhan Penyeberangan Batu Licin-Tanjung Serdang, Pelabuhan Penyeberangan Jepara–Karimun Jawa; Pelabuhan Kuala Gaung; Pelabuhan Sirombu dan Pelabuhan Sungai Lumpur.

Menurut Sugihardjo, ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana transportasi laut di Indonesia masih belum optimal, sehingga masih perlu pembangunan dan pengembangan.

"Luasnya cakupan transportasi laut, tentu memerlukan pendanaan yang sangat besar, sementara itu pemerintah mempunyai keterbatasan dalam pendanaan. Oleh karena itu perlu didorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam mempercepat pembangunan transportasi laut," katanya dikutip dari Antara, Kamis (6/12/2018).

Tujuh pelabuhan tersebut merupakan hasil survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi (Puslitbang) Laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) di 17 lokasi pelabuhan di Indonesia, baik itu pelabuhan laut maupun pelabuhan penyeberangan.

Untuk pelabuhan laut, Puslitbang Transportasi Laut dan ASDP melakukan survei di Pelabuhan Sirombu, Pelabuhan Kuala Gaung, Pelabuhan Carocok Painan/Panasahan, Pelabuhan Sungai Lumpur, Pelabuhan Pangandaran, Pelabuhan Branta, Pelabuhan Kendawangan, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Luwuk, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Tual dan Pelabuhan Nabire.

Sementara untuk pelabuhan penyebrangan, yaitu Pelabuhan Tanjung Pinang (Sri Bintan Pura)-Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Jepara-Karimunjawa, Pelabuhan Batulicin- Tanjung Serdang dan Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke.

"Menurut data Bank Dunia, untuk mencapai tingkat pertumbuhan PDB sebesar enam per tahun, Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur sebesar lima persen per tahun dari total PDB. Idealnya, sedikitnya 12-15 persen dari pendapatan domestik bruto dapat dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur.” kata Sugihardjo.

pelindo II
Perusahaan
Pelindo II adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang pengelolaan dan pengembangan pelabuhan.
Lihat Selengkapnya
pelindo II
pelabuhan
Menhub Budi karya Sumadi