Dijaga Polisi, Seleksi CPNS 2018 Bebas Kecurangan

Sistem Tes Seleksi CPNS Berbasis On-line, Disimulasikan — Sistem tes seleksi CPNS berbasis online merupakan terobosan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), (20/8/2014). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Tahun 2018 ini, Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan diperketat. Peran kepolisian pun diturunkan untuk menjaga proses ini dari berbagai dimensi.

Pengamananan dari pihak polisi bukan hanya dalam bentuk pengamanan fisik pada seluruh rangkaian pelaksanaan, tetapi juga pengamanan secara teknologi untuk gangguan sistem IT dan dari para hacker jahat. Ini dimaksudkan agar semua peserta yakin bahwa seleksi dilaksanakan dengan bersih.

“Supaya mereka yang berjuang, ikut seleksi CPNS, bisa menerima hasilnya dengan ikhlas. Kalau dia lulus, Alhamdulillah. Kalau tidak lulus, dia akan menerima,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, di Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Menurut Syafruddin, ujian seleksi CPNS untuk mengisi formasi sebanyak 238.015 pada bulan Oktober ini harus memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengikuti seleksi bahwa apa yang diupayakan atau dihasilkan dari seleksi ini betul-betul murni, tidak ada gangguan atau pun rekayasi oleh pihak-pihak lain.

"Karena itulah kita melibatkan Polri untuk mengamankan, mengawasi, sekaligus membantu pengawasan dalam penyelenggaran seleksi CPNS ini. Kita belajar dari keberhasilan Polri dalam rekrutmen di lingkungan kepolisian beberapa tahun ini yang sangat bersih dan tak ada gejolak," tegas Syafruddin.

Pada hari yang sama, Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.

Nota Kesepahaman itu ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara, disaksikan oleh Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Tito Karnavian.

2 dari 2 halaman

Penandatanganan

Kementerian PANRB menandatangani nota kesepahaman dengan Kapolri dan Kemendikbud serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pengamaman seleksi CPNS 2018. Liputan6.com/Bawono

Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau (Kapolri) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Ini dalam rangka pengamanan CPNS 238.015 ribu yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Ini bermaksud untuk memberikan kepastian CPNS dalam melaksanakan seleksi bahwa yang diupayakan dan dihasilkan betul-betul murni dan tidak ada satu hal pun yang direkayasa oleh pihak-pihak lain," tutur Menteri PANRB Syafruddin di Gedung Kemenpan RB

Syafruddin menjelaskan, nota kesepahaman penting untuk dilakukan demi tercapainya perasaan aman bagi seluruh peserta yang mengikuti seleksi CPNS 2018 itu. Ia juga akan melindung BKN sebagai institusi kepegawaian negara.

"Memang BKN sudah menggunakan hal yang cukup maju dalam IT yang berkembang cukup pesat, tapi mereka juga perlu back up pengamanan. Bukan hanya dalam pelaksanaan saja tapi pada proses dan setelah pelaksanaan," ujarnya.

Syafruddin berharap MoU ini dapat menjadi wadah bagi pencegahan pungutan liar (pungli). "Kami mohon kapolri mencegah pungli dan sebagainya untuk menangkap pelaku. Niatan negatif tolong dihentikan," jelas dia.

Dia menambahkan, dalam MoU ini akan disatukan antara jaringan yang dimiliki Kemendikbud dengan BKN untuk mempermudah sinkronisasi data CPNS 2018 sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

"Networking di BKN akan kita pakai, kemudian networking kemendikbud supaya memberikan keringanan kepada masyarakat yang akan ikut test. Jika sebarannya banyak maka ini akan memudahkan masyarakat karena costnya lebih murah," ungkapnya.

Meski begitu, Syafruddin menegaskan bahwa kerja sama ini tidak terpisah-pisah antar lembaga. Melainkan bentuk kerjasama di bawah kepentingan pemerintah.

"Ini pengumuman resmi dari pada pemerintah dan mewakili pemerintah secara utuh. Bukan hanya Polri atau Mendikbud saja, Ini penanganan rekrutmen komprehensif seluruh lembaga terkait," tandasnya.