Sukses

Menko Darmin Gelar Rakor Dadakan di Hari Minggu, Ini Hasilnya

Meski rakor digelar pada hari Minggu, namun Darmin membantah jika perang dagang lakukan oleh AS dan China merupakan suatu yang berbahaya bagi Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait perumusan strategi dan kebijakan menghadapi dampak perang dagang dan kenaikan tingkat suku bunga Amerika Serikat (AS). Rapat yang dimulai pada pukul 15.00 WIB ini dihadiri oleh sejumlah menteri ekonomi.

Darmin mengungkapkan, dirinya belum bisa menyampaikan hasil dari rakor tersebut. Sebab, hasil pembahasan akan dibawa ke sidang kabinet di Istana Bogor, besok.

‎"Kami sidang kabinet dulu besok. Belum bisa menjelaskan, tapi kami sudah membahas kepentingan beberapa kementerian yang langsung terkait," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

Namun demikian, lanjut Darmin, dalam rakor ini sejumlah menteri yang hadir telah menyampaikan usalannya. Termasuk bagaimana langkah antisipasi yang harus disiapkan.‎

"Ada Menko Maritim, Menkeu, Menpar, Menperin diwakili karena lagi di luar kota, lalu ada Menlu, Kepala BKPM, Mendag, Menpar, Menteri ESDM. Kami sudah bahas hal-hal yang perlu yang akan kami usulkan. Iya termasuk antisipasinya. Tapi, substansinya belum bisa jelaskan," kata dia.

Meski digelar pada hari Minggu, namun Darmin membantah jika perang dagang lakukan oleh AS dan China merupakan suatu yang berbahaya bagi Indonesia. Menurut dia, rakor digelar pada hari Minggu lantaran harus segera dibahas di sidang kabinet pada Senin esok.

"Bukan (urgent), memang maunya rapat hari Senin waktu itu, waktu rapat awal. Ada yang usulkan hari Senin. Presiden bilang setuju. Kalau begitu, kami rapatnya kapan? Ya hari Minggu. Jangan saya ngomong dulu deh substansinya," tandas dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

AS Rencanakan Kenakan Tarif Impor ke Indonesia

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan alasan rencana AS untuk mencabut pengecualian bea masuk produk ekspor Indonesia. Rencana tersebut muncul karena neraca perdagangan AS yang defisit terhadap Indonesia.

Enggartiasto menjelaskan, nilai ekspor AS ke Indonesia sebesar USD 9 miliar. Sementara ekspor Indonesia ke AS senilai USD 13 miliar.

"Besar (defisit AS) di kita USD 9 miliar di mereka USD 13 miliar. Setelah kita telusuri, ada yang kita ekspor melalui Hong Kong, Singapura, tapi country of origin-nya Indonesia. Yang dibukukan di Indonesia ekspor ke Singapura. Tetapi mereka lihat ini bikinan mana? Bikinan Indonesia selisih itu kita find out dari situ," ungkapnya pada 6 Juli 2018.

Pemerintah akan melakukan lobi dengan Pemerintah AS. Hal ini dilakukan untuk membicarakan rencana pencabutan tersebut. "GSP juga belum diterapkan. Mereka hanya mengatakan akan masuk dalam itu. Kita juga lakukan lobi," katanya.

"Kalau dilihat dari kepentingan mereka kita pahami. Kita mencoba pahami. Tetapi yang coba sulit kita pahami kan bisa berubah. Kita lihat saja," Imbuh dia.

Selain itu, menurut Politisi Nasdem ini pemerintah akan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas hal tersebut.

"Kita yakin bahwa trade war itu bukan hal yang kita pilih. Ya itu kita tunggu hari Senin. Nanti kita akan rapat hari Minggu. Rapat koordinasi," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.