Sukses

Menteri PUPR: RI Butuh Insinyur Muda dan Tangguh

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan,‎ pembangunan yang telah dicapai hari ini, tentunya tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM) bidang keinsinyuran.

Dia pun mengajak para insinyur untuk lebih mempersiapkan diri, dalam menghadapi era digital yang semakin canggih dan terus berkembang.

"Seperti kita ketahui bahwa industri 4.0 merupakan era digitalisasi, dimana dibutuhkan persaingan inovasi dan keahlian. Untuk itu butuh penguatan pembinaan SDM di Perguruan Tinggi, Politeknik, Pesantren, dan SMK," kata Budi, di Jakarta, Sabtu (2/6/2018).

‎Basuki menambahkan, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selain berfokus membangun infrastruktur, pada 2019 mulai berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Dia mengungkapkan, sebagai insinyur profesional, dituntut untuk memiliki terobosan yang kreatif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Untuk itu dibutuhkan peran organisasi profesi insinyur yang dapat membina para insinyur muda dan sebagai wadah berbagi pengetahuan guna mengikuti perkembangan zaman.

PII sebagai organisasi profesi insinyur, dinilai Menteri Basuki merupakan organisasi yang sangat prestisius, sebab dapat mewadahi beberapa profesi keilmuan di bidang teknik.

"PII diharapkan dapat mengambil peran yang maksimal dalam menyiapkan sumber daya keinsinyuran, baik sumber daya manusia maupun teknologinya yang saat ini sangat dibutuhkan," ujarnya.

Basuki menambahkan, PII juga telah menjadi mitra kerja Kementerian PUPR yang banyak berkontribusi dalam pembangunan nasional, terutama dalam memberikan masukan dan ide-ide di bidang konstruksi. Di saat terbentuknya Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) beberapa waktu lalu, PII banyak turut andil dalam evaluasi sejumlah proyek konstruksi layang.

"PII juga teribat dalam Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) khususnya dalam evaluasi kesiapan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebagian besar konstruksinya berupa jembatan panjang. Diharapkan ke depan makin banyak lagi dukungan PII terutama dalam inovasi teknologi, agar kami mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai rencana," ujarnya.

Basuki mengungkapkan salah satu bentuk inovasi dalam bidang konstruksi adalah dengan banyaknya pemanfaatan teknologi precast maupun prefabrikasi sehingga produk lebih tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

"Dalam rangka revolusi industri 4.0 kami juga sudah akan mulai mengembangkan pemanfaatan teknologi 3D building planning," dia menandaskan.

2 dari 2 halaman

Strategi Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas Pekerja Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan bimbingan teknis beton pracetak prategang konstruksi jalan laying yang diikuti 396 pekerja konstruksi.

Bimbingan tersebut bekerja sama dengan Ikatan Ahli Pracetak prategang Indonesia (IAPPI) dan Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I).

Pelatihan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan keahlian dan penyegaran kembali akan kepatuhan menjalankan standar operasi prosedur (SOP) dalam setiap pekerjaan konstruksi.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyatakan, kegiatan itu dilaksanakan bukan karena ada kecelakaan kerja yang terjadi akhir-akhir ini. Namun, pelatihan telah menjadi agenda rutin yang sudah lama diprogramkan Kementerian PUPR maupun asosiasi.

"Adanya kecelakaan kerja merupakan peringatan bagi kita untuk lebih mempersiapkan diri lebih baik dalam bekerja. Kegiatan pelatihan merupakan agenda rutin yang telah dilakukan sejak 2015, dengan melakukan training kepada 200 insinyur untuk menjadi ahli bendungan,” kata dia saat membuka acara di Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Pada kesempatan itu, hadir sebanyak 396 pelaksana lapangan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Beton Pracetak Prategang Konstruksi Jalan layang.

 

Artikel Selanjutnya
Lewati Objek Wisata, Menteri PUPR Ingin Jalur Selatan Jadi Lokasi Piknik Pemudik
Artikel Selanjutnya
Menteri PUPR Buat Edaran Minta BUMN Tak Garap Proyek di Bawah Rp 100 Miliar