Sukses

BUMN Minta Pegawai Tak Khawatir Kinerja Garuda Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN meminta kepada seluruh karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi perusahaannya. Saat ini, Garuda Indonesia sudah on the track dalam memperbaiki kinerjanya.

Deputi Kementerian BUMN Gatot Tri Hargo mengatakan, memang saat ini PT Garuda Indonesia Tbk dihadapkan oleh masalah keuangan. Alhasil, berbagai efisiensi perlu dilakukan demi kembali mencatatkan untung pada 2018.

"Setelah dipegang Pak Pahala kinerja Garuda Indonesia membaik, di luar program Tax Amnesty 2017 yang harus diambil akibat treatment sewa pesawat sejak 2012 berdampak di pajak, ini sudah diketahui akan membuat minus besar di 2017," kata Gatot kepada Liputan6.com, Rabu (24/1/2018).

Belum lagi, PT Garuda Indonesia Tbk  juga harus membayar denda akibat persaingan usaha kargo di Australia pada 2012 yang harus dibayar pada 2017 sebesar US$ 8 juta. Dua faktor ini yang menjadi titik besar persoalan Garuda Indonesia.

Untuk itu, Gatot berharap, seluruh manajemen Garuda Indonesia untuk terus mendukung transformasi dan efisiensi yang menjadi kebijakan manajemen. Karena hal itu semata-mata untuk mengembalikan kejayaan Garuda Indonesia.

"Kami sedang mentransformasi untuk menjadi lebih baik Garuda dan Citilink agar bisa terbang lebih tinggi ke depan," tambah dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

2 dari 2 halaman

Serikat Pekerja Garuda Indonesia Kritisi Kebijakan Direksi

Seperti diketahui, Serikat Pekerja Garuda Indonesia Bersatu mengkritisi beberapa kebijakan direksi. Mereka meminta ada pembenahan manajemen perusahaan secara besar-besaran.

Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Ahmad Irfan mengatakan, hal pertama yang dikritisi serikat pekerja adalah program efisiensi yang dilakukan perusahaan cenderung sangat sporadis.

Pekerja menilai, langkah pemotongan sangat mengganggu kegiatan operasional. "Kami serikat pekerja Garuda Indonesia bersatu yeng terdiri dari Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia dan asosiasi pilot Garuda sangat mendukung pembenahan besar-besaran yang akan dilakukan oleh Menteri BUMN pada Garuda Indonesia," kata Ahmad Irfan.

Namun, dia mempertanyakan beberapa hal yang dinilai tidak tepat. Seperti pemborosan biaya organisasi. Ini terlihat dari jumlah direksi yang saat ini sebanyak sembilan orang dari sebelumnya hanya enam orang.

Penambahan Direksi tersebut tidak sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisiensi. "Penambahan direksi tersebut juga tidak diikuti dengan peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan sebelumnya," tutur Ahmad.

‎Presiden Asosiasi Pilot Garuda Bintang Hardiono mengungkapkan, keputusan direksi yang dinilai kurang tepat lainnya adalah penambahan armada yang tidak diikuti dengan kemampuan manajemen, untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan kargo.

Strategi bisnis ini membuat biaya operasional meningkat lebih tinggi ketimbang pendapatan. "Peningkatan pendapatan hanya sebesar 8,6 persen, sementara peningkatan biaya sebesar 12,6 persen," dia menuturkan. (Yas)