Sudirman Said Soal Blok Masela: Saatnya Move On, Setop Polemik

20160203-Menteri-ESDM-Raker-Dengan-Komisi-VII-DPR-Jakarta-Sudirman-Said-JT — Menteri ESDM Sudirman Said menghadiri raker dengan Komisi VII di Jakarta, Rabu (2/3). Rapat membahas tarif listrik, penerapan subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan evaluasi peralatan pembangkit listrik existing. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan sudah waktunya beranjak dari masalah pembangunan fasilitas pengolahan gas Blok Masela, Maluku. Pasalnya, saat ini Presiden Joko Widodo sudah memutuskan pembangunan di darat (onshore).

Sudirman mengatakan setelah Presiden memutuskan pembangunan fasilitas pengolahan gas, ia telah menindaklanjuti keputusan tersebut dengan melakukan komunikasi dengan investor agar mengkaji ulang seluruh rencana yang telah diajukan sebelumnya, yakni pengembangan fasilitas ‎pengolahan gas di tengah laut (offshore) menjadi onshore.

"Kita mengirim surat ke SKK Migas untuk merespons usulan revisi POD pertama. Isi suratnya meminta SKK Migas mengembalikan usulan POD dan mengkaji kembali sebagai sesuai keputusan Presiden," kata Sudirman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Sudirman mengatakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga sudah ditugasi untuk mengkomunikasikan keputusan tersebut ke Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten bersangkutan untuk mendukung keputusan tersebut.

Langkah berikutnya adalah menugasi SKK Migas dengan investor agar kajian ulang pengembangan fasilitas pengolahan gas dengan mekanisme di darat secara cepat. Selain itu, tidak menunda final investment decision (FID) terlalu lama.

Menurut Sudirman, saat ini sudah tidak ada lagi polemik tentang Blok Masela dan sudah waktunya beranjak meninggalkan permasalahannya. Sebab, keputusan telah diambil dan langkah-langkah yang telah dikeluarkannya tersebut segera dijalankan

‎"Jadi sekarang waktunya move on. Setop polemik. Beri kesempatan bekerja, beri kesempatan SKK Migas mengawasi semaksimal mungkin," ungkapnya.

Sudirman pun menegaskan keputusan tersebut bukan sebuah kekalahan karena merupakan kebijakan publik yang telah dikeluarkan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan rakyat.

‎"Soal kalah menang ini kan bukan pertandingan sepak bola. Ini publik policy keputusan publik. Jadi yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat itulah yang mesti diputuskan dan kita percaya kepada kebijakan Bapak Presiden," ucap Sudirman.