Pemda Minta Total Tetap Terlibat Kelola Blok Mahakam

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah pusat untuk tetap melibatkan Total E&P Indonesia dalam mengelola Blok Mahakam.

Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak mengatakan, hal ini dilakukan agar produksi minyak dan gas (migas) di wilayah kerja tersebut tidak menurun ketika diambil alih oleh Pertamina.

"Kami minta Total tetap dilibatkan, khawatir produksi migas turun, yang rugi bukan hanya Kaltim, seluruh Indonesia juga rugi," ujar Awang dalam diskusi Penyelamatan Sumber Daya Alam Migas di Indonesia, di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Dia menilai, saat ini teknologi yang dimiliki Indonesia belum mampu menyamai teknologi pengolahan migas yang dimiliki perusahaan asing.

"Untuk kepentingan bangsa, operatornya tetap Pertamina, saya setuju. Tapi dari teknologi kita masih tergantung dari asing, apalagi dananya. Jadi jangan dilarang kalau kami bekerjasama dengan investor," lanjutnya.

Mengenai jatah saham yang didapat Pemda, Awang menyatakan, pihaknya tidak meminta porsi yang besar. "Kami tidak menuntut 50 persen, Kaltim minta 19 persen, Pertamina, 51 persen, Total bisa maksimal 30 persen," lanjutnya.

Namun demikian, dia meminta agar pemerintah pusat selalu melibatkan Pemda dalam segala pengambilan keputusan blok terkait blok ini.

"Kalau blok migas ini dikembalikan ke negara dan negara yang tentukan, tidak ada istilah (pemerintah) pusat dan daerah, tidak boleh ada dikotomi, yang kami tuntut pembagian yang adil," tandasnya.

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur kepada PT Pertamina dan Pemerintah Daerah (Pemda) usai kontrak Total E&P Indonesia (TEPI) habis pada 2017.

Menteri ESDM Sudirman Said mengaku, pemerintah memiliki alasan tersendiri atas penunjukan Pertamina dalam pengelola blok tersebut usai ditinggal Total.

"Dalam hal menetapkan Pertamina sebagai operator ini bagian dari membangun iklim investasi yang lebih bisa diprediksi. Oleh sebab itu, kita kawal masa transisi ini," kata Sudirman. (Dny/Ahm)