Sukses

Pengusaha Minta Menteri Ekonomi Jangan dari Parpol

Pengusaha berharap jabatan yang berkaitan dengan ekonomi ini tidak diisi oleh orang dari partai politik.

Liputan6.com, Jakarta - Para pengusaha yang tergabung dalam  nasional mengharapkan pemimpin mendatang mampu menunjukan keberpihakannya pada sektor usaha sebagai penggerak roda penggerak ekonomi.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pengusaha akan mendukung siapapun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang terpilih menjadi pemimpin negeri ini dalam lima tahun ke depan.

"Siapa pun yang terpilih nantinya, pasti merupakan pemimpin kita yang terbaik," ujarnya dalam 'Focus Discussion Group (FDG) Presiden, Wakil Presiden dan Kabinet Baru Harapan Pengusaha' di Hotel Amos Cozy, Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Menurut dia, peran dan kewenangan pemerintah untuk membuat kebijakan, namun pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal menggerakkan ekonomi nasional. "Nah di sini peran dunia udaha sebagai penggerak roda perekonomian, yang di dalamnya ada unsur tenaga kerja sebagai dukung kegiatan ekonomi tersebut," lanjutnya.

Sarman mengatakan, yang diinginkan oleh para pengusaha nasional yaitu pemimpin baru yang dapat mengambil kebijakan yang pro dengan dunia pengusaha sehingga bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, dunia usaha juga dapat memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masih terusik oleh krisis pekerjaan sehingga banyak yang menganggur.

"Kita berharap pemerintah ke depan akan mengusung prinsip pro bisnis dan pro pengusaha," lanjutnya.

Selain itu, dia juga berharap agar jabatan di dalam kabinet mendatang, terutama yang berhubungan sektor ekonomi seperti menteri perekonomian dan lain-lain tidak diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Dengan demikian, tidak terjadi konflik kepentingan antara golongan dengan dunia usaha.

"Kami juga berharap khususnya untuk jabatan yang berkaitan dengan ekonomi ini tidak diisi oleh orang partai politik. Jabatan itu harus diberikan kepada orang yang profesional, sehingga tidak ada konflik kepentingan di dalamnya," tandasnya. (Dny/Ndw)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini