SBY: Saya Tak Berniat Bergandengan dengan IMF

SBY mengaku akan melanjutkan kebijakan yang menghentikan kerja sama dengan Dana Moneter Internasional. PKS tak akan keluar dari koalisi jika SBY tetap memasukkan orang-orang yang pro-IMF ke kabinet.

oleh Liputan6Diterbitkan 17 Oktober 2004, 18:23 WIB
Liputan6.com, Bogor: Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan melanjutkan kebijakan yang menghentikan kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF). "Tidak ada lagi pikiran-pikiran saya, pikiran baru, niatan baru untuk kembali bergandengan dengan IMF," kata SBY di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Desa Nagrak, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Ahad (17/10). Pernyataan SBY sekaligus menjawab reaksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak orang-orang pro-IMF untuk masuk kabinet [baca: PKS Menolak Calon Menteri Pro-IMF].

PKS mengingatkan SBY untuk tidak menempatkan Mari Pangestu dan Sri Mulyani di jajaran kementerian perekonomian. Alasannya, dua ekonom itu dinilai akan membawa perekonomian Indonesia di bawah pengaruh IMF yang terbukti telah memperburuk perekonomian. "Ini hanya warning," kata pejabat sementara Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring dalam wawancara yang ditayangkan SCTV, Ahad petang.

Menurut Tifatul, reaksi PKS muncul setelah menerima keluhan masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa. Intinya, mereka keberatan jika orang yang ditengarai sebagai kepanjangan tangan dari IMF masuk kabinet. "Bagaimanapun Sri Mulyani masih di IMF. Bagaimana mungkin dia tak terpengaruh masukan-masukan IMF," kata Tifatul.

Tifatul mengaku sama sekali tak menafikan IMF karena Indonesia adalah anggota lembaga itu. Tapi, dia menganggap program-program IMF yang berjalan selama ini hanya menyengsarakan Indonesia. IMF juga kerap ikut mempengaruhi penyusunan kabinet, termasuk lembaga-lembaga lain seperti kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dia juga mengaku mengenal IMF karena kebijakannya cenderung terpaku pada masalah keuangan, tetapi tidak mempedulikan masalah riil. "Jangan sampai IMF seperti diistilahkan Indonesia Mati Fulus," kata Tifatul. Karena itu, ia mengatakan pemerintahan baru harus lebih menggerakkan sektor riil untuk membebaskan masyarakat dari kesengsaraan.

PKS juga tak akan serta merta menarik dukungan jika SBY tak mengindahkan peringatan itu. "Tidak se-strict itu," kata Tifatul. Dia mengaku reaksi keras PKS ini hanya untuk membantu SBY agar tak menjadi sasaran tembak pada awal masa jabatan. "Sekali citra tercoreng, rehabilitasi akan sulit," ujar dia. Tifatul juga mengaku PKS tak berambisi menduduki jabatan di jajaran kementerian perekonomian. "Tapi, kalau diminta, kita akan kasih orang di luar PKS," ungkap dia.

Mari Pangestu memenuhi panggilan SBY ke rumahnya, Sabtu kemarin. Putri ekonom Jusuf Panglaykim ini diperkirakan akan menempati posisi menteri perdagangan. Usai menemui SBY, Mari mengaku diajak berdiskusi tentang perdagangan.

Sebagai pengamat ekonomi, Mari Pangestu dikenal di dalam maupun di luar negeri. Selain dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ia juga aktif sebagai peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS). Wanita kelahiran Jakarta 1956 ini meraih Master of Arts bidang Microeconomics, Macroeconomics, International Trade, Economic Development & Accounting dari Australian National University, Canberra, 1980. Mari meraih gelar Ph.D di bidang International Trade, Finance & Monetary Economics dari University of California, Amerika Serikat, pada 1986.

Sebagai narasumber, Mari sering muncul di media terkemuka di luar negeri, seperti Cable News Network (CNN), Time, dan Asiaweek. Bahkan, dia juga sering dimintai masukan oleh Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Sementara Sri Mulyani, meski belum datang ke Cikeas, dia disebut-sebut sebagai kandidat kuat menteri di bidang perekonomian. Ibu tiga anak jebolan Universitas Indonesia pada 1986 ini dikenal dengan analisisnya yang kritis. Gelar Master of Science of Policy Economics diraihnya dari University of Illinois, AS, pada 1990. Sedangkan gelar Ph.D bidang Economics diraih dua tahun kemudian dari universitas yang sama.

Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Sri Mulyani duduk di dalam Dewan Ekonomi Nasional. Namun, sejak Agustus 2001, dia hijrah ke AS menjadi konsultan United States Agency for International Development(USAID). Pada Oktober 2002, Sri Mulyani menjadi wanita Indonesia pertama yang menduduki posisi executive director IMF yang mewakili 12 negara Asia Tenggara. Sri Mulyani juga dikenal dekat dengan teknokrat Orde Baru, seperti Profesor Widjojo Nitisatro.(AWD/Tim Liputan 6 SCTV)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya