Liputan6.com, Jakarta: Mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dimyati Hartono mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri harus bertanggung jawab atas konflik di tubuh partai. Menurut Dimyati, kesalahan PDIP selama ini adalah terlalu mengandalkan figur Megawati. Padahal, agar solid, PDIP harus menjadi partai berbasis kader dan bukan bergantung pada seorang figur. Demikian dikatakan Dimyati di Jakarta, baru-baru ini.
Dimyati menambahkan, konflik antara Kwik Kian Gie dan kubu Sutjipto bukanlah akar permasalahan kekalahan PDIP dalam menyokong Megawati sebagai calon presiden. Sebagai ketua umum, Megawati harus bertanggung jawab atas turunnya perolehan suara dalam pemilihan presiden. Dimyati juga menyayangkan sikap jajaran pengurus PDIP yang tidak berani mengoreksi Megawati [baca: Kwik: The Gank of Three Tak Becus].
Sementara sejumlah fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah PDIP Nusatenggara Barat mendesak pengurus pusat mengambil alih kepengurusan DPD PDIP NTB. Hal ini diungkapkan dalam rapat yang digelar fungsionaris DPD PDIP NTB dan dewan pimpinan cabang PDIP se-Pulau Lombok yang dipimpin tokoh senior PDIP setempat, Husein Rahman.
Kelompok ini mengklaim, kekalahan beruntun PDIP dalam pemilu legislatif dan eksekutif di wilayah NTB adalah bukti pengurus DPD PDIP hanya mementingkan kepentingan pribadi. Karena itu, mereka meminta pengurus pusat memberhentikan pengurus PDIP NTB pimpinan Rahmat Hidayat. Jika tuntutan tidak dituruti, mereka mengancam menggelar unjuk rasa besar-besaran. Sementara Rahmat belum memberikan tanggapan karena belum kembali dari Rapat Kerja Nasional PDIP di Bali.(ZAQ/Tim Liputan 6 SCTV)
Dimyati menambahkan, konflik antara Kwik Kian Gie dan kubu Sutjipto bukanlah akar permasalahan kekalahan PDIP dalam menyokong Megawati sebagai calon presiden. Sebagai ketua umum, Megawati harus bertanggung jawab atas turunnya perolehan suara dalam pemilihan presiden. Dimyati juga menyayangkan sikap jajaran pengurus PDIP yang tidak berani mengoreksi Megawati [baca: Kwik: The Gank of Three Tak Becus].
Sementara sejumlah fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah PDIP Nusatenggara Barat mendesak pengurus pusat mengambil alih kepengurusan DPD PDIP NTB. Hal ini diungkapkan dalam rapat yang digelar fungsionaris DPD PDIP NTB dan dewan pimpinan cabang PDIP se-Pulau Lombok yang dipimpin tokoh senior PDIP setempat, Husein Rahman.
Kelompok ini mengklaim, kekalahan beruntun PDIP dalam pemilu legislatif dan eksekutif di wilayah NTB adalah bukti pengurus DPD PDIP hanya mementingkan kepentingan pribadi. Karena itu, mereka meminta pengurus pusat memberhentikan pengurus PDIP NTB pimpinan Rahmat Hidayat. Jika tuntutan tidak dituruti, mereka mengancam menggelar unjuk rasa besar-besaran. Sementara Rahmat belum memberikan tanggapan karena belum kembali dari Rapat Kerja Nasional PDIP di Bali.(ZAQ/Tim Liputan 6 SCTV)