Pengusaha Muda Bakal Dapat Akses KUR Perumahan

Dana Rp 50 triliun disiapkan untuk KUR Perumahan yang dapat diakses hingga UMKM.

oleh Arief Rahman HakimDiterbitkan 21 November 2026, 16:07 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) membuka peluang anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) terlibat ke program pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menurut dia bisa jadi salah satu akses.

Maruarar mengatakan, perkembangan kebutuhan perumahan juga bisa dipandang sebagai peluang bagi kontraktor berskala kecil menengah. Menurut dia, pemerintah sudah siapkan dana Rp 50 triliun untuk akses KUR Perumahan.

"Begitu banyak program-program kami, ya, pembangunan rumah subsidi, rumah susun, dan juga rumah di komersial. Juga kita membuat program terobosan Presiden Prabowo, yaitu KUR Perumahan, bisa dimanfaatkan oleh jajaran HIPMI," kata Maruarar di JICC Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (21/1/2026).

Dia mengatakan KUR Perumahan bisa diakses oleh UMKM sebagai kontraktor, pengembang, hingga toko bahan bangunan. Pengusaha bisa meminjam hingga Rp 20 miliar dengan bunga rendah 5%. "Khusus yang Rp 100 juta ke bawah, kita berikan tanpa jaminan dan bunganya 6%," kata dia.

Dia memandang, program Presiden Prabowo Subianto ini bisa mendukung kebutuhan permodalan pengusaha muda dan UMKM.

"Saya pikir, Presiden Prabowo menghadirkan produk-produk untuk UMKM dan anak-anak muda, anggota HIPMI yang ada di seluruh Indonesia, untuk bisa juga punya akses permodalan yang baik, dan juga dari program-program negara yang banyak sekali di bidang perumahan," ujar Maruarar.

Realisasi KUR Perumahan

Sebelumnya, Penyaluran Kredit Program Perumahan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan mencatatkan angka Rp 29,1 triliun per 31 Oktober 2026. Pembiayaan ini diserap oleh 119.790 debitur di seluruh Indonesia.

"Sudah mencapai Rp 29,1 triliun," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, dikutip dari Antara, Minggu, 1 November 2026.

Sri menguraikan penyerapan dana tersebut terbagi ke dalam dua jalur utama. Sisi permintaan (demand) mencatatkan porsi terbesar hingga Rp 19,13 triliun yang dimanfaatkan oleh 115.670 debitur. Sementara itu, sisi penyediaan (supply) menyerap Rp 10,03 triliun untuk 4.120 debitur.

 

Minta Percepatan

Menteri PKP Maruarar Siraiat

Capaian ini menjadi tumpuan PKP dalam menggenjot Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selain mengandalkan KUR Perumahan, pemerintah juga memacu penyaluran KPR Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dengan sisa waktu sekitar dua bulan menjelang penutupan tahun anggaran 2026, Menteri PKP Maruarar Sirait menginstruksikan percepatan penyelesaian kendala di lapangan, penguatan pembiayaan, serta koordinasi antar-instansi yang lebih solid.

Maruarar secara khusus meminta perbankan swasta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk tidak tinggal diam. Ia menekankan agar penyaluran program ini tidak melulu bergantung pada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurutnya, keterlibatan perbankan yang lebih luas menjadi kunci vital dalam memperkuat ekosistem perumahan sekaligus memperlebar akses pembiayaan bagi masyarakat.

 

Pekerja Informal Jadi Prioritas

Kemudahan akses ini diprioritaskan bagi kelompok pekerja informal, seperti pedagang, pengemudi ojek online, hingga pelaku UMKM, yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan pembiayaan agar memiliki kesempatan setara untuk membeli rumah.

Untuk menopang langkah tersebut, Kementerian PKP juga mendorong optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga dari pemerintah. Skema ini diharapkan dapat menyuntikkan modal bagi pelaku usaha perumahan, menggenjot penyediaan fisik rumah, sekaligus menekan angka kekurangan hunian (backlog) secara nasional.

Melalui sinergi erat antara pemerintah, perbankan, pengembang, UMKM, hingga masyarakat, Kementerian PKP optimistis target penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi rakyat Indonesia dapat terealisasi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya