Liputan6.com, Jakarta - Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka membagi tugas pemeriksaan persyaratan calon ke dalam tiga kelompok kerja (pokja).
Tim juga akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
Advertisement
Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat yang tergabung dalam tim verifikasi, Hinca IP Pandjaitan XIII, mengatakan pembagian tugas tersebut merupakan hasil rapat tim verifikasi pada Jumat (20/11/2026).
"Bahas tentang program kerjanya tim verifikasi. Oke. Dibagi tiga pokja. Pokja satu, pokja dua, pokja tiga. Masing-masing itemnya detail lah gitu ya. Dan kemudian orang-orangnya," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hinca menjelaskan, setiap pokja memiliki tanggung jawab memeriksa persyaratan calon wakil presiden sesuai bidang yang telah dibagi.
Ia sendiri mendapat tugas di pokja dua, yang antara lain berkaitan dengan pemeriksaan persyaratan melalui lembaga seperti pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya termasuk di pokja dua gitu. Jadi nanti verifikasi pada syarat-syarat yang bidang saya," ujarnya.
"Misalnya kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke yang ke KPK begitu," sambungnya.
Hinca memastikan pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap dokumen administrasi. Tim verifikasi juga akan turun langsung untuk mengecek persyaratan yang membutuhkan pemeriksaan faktual.
"Iya, kan tadi kubilang kan. Nanti kita akan ke lapangan. Ada ceklisnya. Ini lengkap, ini ke lapangan gitu," jelasnya.
Menurut Hinca, tim memiliki waktu tujuh hari untuk menyelesaikan seluruh proses verifikasi.
"Untuk kerjanya? 7 hari," katanya.
Harus Diverifikasi
Sementara itu, anggota Tim Verifikasi Cawapres lainnya, Hidayat Nur Wahid, mengatakan pemeriksaan akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan usia dan dokumen pendidikan calon.
"Ya, prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang tentang Keputusan KPU, termasuk masalah persyaratan umur, itu menjadi bagian dari yang harus diverifikasi. Termasuk ijazah tentu saja harus diverifikasi," ujar Hidayat.
Namun, Hidayat belum bersedia menjelaskan detail kapan penghitungan tujuh hari kerja verifikasi dimulai maupun batas waktu perbaikan dokumen persyaratan.
"Nanti, nanti, nanti. Nanti akan didetailkan lagi oleh pimpinan," ucapnya.
Hidayat juga menyerahkan penjelasan mengenai polemik tanggal penyerahan nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.
"Nanti, nanti, nanti pimpinan yang jawab," katanya.