Ringankan Beban Masyarakat, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan PKB hingga 35%

Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 35 persen untuk meringankan beban masyarakat.

oleh Gilar RamdhaniDiterbitkan 20 November 2026, 09:00 WIB
Warga membayar pajak kendaraan di Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (16/11). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 35 persen bagi wajib pajak di Jakarta. Kebijakan yang berlaku pada 21 November hingga 31 Desember 2026 ini ditujukan untuk membantu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1169 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan pada 18 November 2026.

Besaran keringanan bagi wajib pajak orang pribadi disesuaikan dengan urutan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan.

  • 5% untuk kendaraan pertama;
  • 20% untuk kendaraan kedua;
  • 25% untuk kendaraan ketiga;
  • 30% untuk kendaraan keempat; dan
  • 35% untuk kendaraan kelima dan seterusnya.

Sementara itu, kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh badan memperoleh keringanan pokok PKB sebesar 5%. Keringanan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, serta kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan pemberian keringanan PKB merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi apresiasi atas kontribusi wajib pajak dalam mendukung pembangunan Jakarta.

“Jakarta adalah milik kita semua. Setiap warga memiliki peran, dan setiap kontribusi masyarakat sangat berarti bagi kota ini. Melalui keringanan ini, kami berharap masyarakat dapat merasa lebih terbantu dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya. Karena dari langkah sederhana dan kepedulian kita bersama, Jakarta dapat terus tumbuh menjadi kota yang lebih baik bagi semua,” ujar Lusiana.

Keringanan Diberikan Otomatis Tanpa Pengajuan

Untuk memudahkan masyarakat, keringanan pokok PKB diberikan secara otomatis melalui penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk memperoleh keringanan tersebut. Wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran PKB selama periode 21 November hingga 31 Desember 2026 akan memperoleh keringanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang kendaraan bermotornya. Selain membantu meringankan beban pembayaran pajak, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung tertib administrasi perpajakan di Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan keringanan PKB, masyarakat dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta melalui bapenda.jakarta.go.id atau menghubungi layanan informasi pajak daerah di nomor 1500-177.

 

(*)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya