Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang ditempatkan di sektor formal mencapai 12% pada 2029. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja inklusif sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja penyandang disabilitas.
Ketua Tim Bidang Tenaga Kerja Disabilitas Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kemnaker, Asrian Darma Saputra, mengungkapkan bahwa penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas saat ini masih didominasi sektor informal dengan porsi mencapai 64%.
Advertisement
“Secara skala untuk penempatan itu juga masih didominasi di sektor informal, sebanyak 64%. Dan tentunya penempatan di sektor formalnya ini yang memang masih kita upayakan, karena nanti dari RPJMN targetnya adalah di tahun 2029, 12% partisipasi penyandang disabilitas yang ditempatkan di sektor formal,” ujar Asrian dalam acara Investasi Inklusif untuk Pengusaha Nasional dan UMKM Disabilitas Naik Kelas di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Untuk mengejar target tersebut, Kemnaker menggenjot peningkatan kompetensi penyandang disabilitas melalui pelatihan vokasi yang tersebar di 21 balai pelatihan. Program ini mencakup peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) agar kompetensi peserta selaras dengan kebutuhan industri.
Materi pelatihan yang disediakan meliputi bidang teknologi informasi, industri kreatif, pertanian, hingga pekerjaan ramah lingkungan (green job). Kemnaker juga merancang pelatihan berbasis kebutuhan spesifik perusahaan melalui skema tailor-made training.
“Jadi kebutuhan pelatihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari industri,” kata Asrian.
Hingga Oktober 2026, tercatat lebih dari 1.000 penyandang disabilitas telah memanfaatkan berbagai program pelatihan di balai vokasi Kemnaker.
Dorong Penyandang Disabilitas Berwirausaha
Selain memacu penempatan di sektor formal, Kemnaker turut memperluas peluang kerja bagi penyandang disabilitas melalui jalur kewirausahaan. Pemerintah menyiapkan balai perluasan kesempatan kerja untuk memfasilitasi penyandang disabilitas yang belum terserap industri formal agar mampu membangun usaha mandiri.
“Kalau tidak bisa masuk ke dalam sektor formal, kami pun menyiapkan balai perluasan kesempatan kerja, yaitu untuk menjadikan teman-teman TKPD (Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas) itu menjadi wirausaha,” ungkapnya.
Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Tenaga Kerja Mandiri (TKM) melalui ekosistem Bizhub. Program ini memfasilitasi pendampingan bagi wirausaha pemula hingga pelatihan lanjutan bagi pelaku usaha yang sudah berkembang.
Selain itu, Kemnaker juga menggelar Pekan Talenta Inklusi di Balai Bekasi selama satu pekan dengan mendorong sekitar 340 penyandang disabilitas menjadi wirausaha baru.
Perluasan Unit Layanan Disabilitas
Di sisi kelembagaan daerah, Kemnaker terus memperluas pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan. Hingga Oktober 2026, sebanyak 284 ULD telah terbentuk yang tersebar di 31 provinsi, 65 kota, dan 188 kabupaten.
Meski demikian, Asrian mengakui penguatan layanan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari keterbatasan anggaran, sumber daya manusia (SDM), hingga jejaring dan ketersediaan data.
“Ini memang masih banyak kendala baik dari sisi anggaran, SDM, kemudian juga jejaring dan data dan segala macam. Ini masih terus kita koordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemda terkait, supaya mereka bisa berperan optimal memberikan layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.