Pengusaha Tolak Gaya Hidup Jadi Acuan Penetapan UMP 2027

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan UMP 2027 berfungsi sebagai jaring pengaman kebutuhan hidup dasar, bukan membiayai gaya hidup pekerja.

oleh Immanuel ChristianDiterbitkan 16 November 2026, 08:15 WIB
Ilustrasi para pekerja Indonesia ikut serta dalam aksi unjuk rasa menuntut upah yang lebih tinggi di Jakarta. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menilai gaya hidup tidak seharusnya menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Apindo menegaskan, upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar pekerja, bukan untuk membiayai gaya hidup.

Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, penetapan UMP yang hanya berorientasi pada gaya hidup berpotensi mengabaikan kemampuan dunia usaha. Oleh karena itu, pekerja perlu mengelola pendapatan sesuai kebutuhan agar tuntutan kenaikan upah tidak semata-mata mengikuti peningkatan gaya hidup.

“Penetapan UMP DKI Jakarta seyogianya tidak berbicara gaya hidup. Sebesar apa pun pendapatan atau penghasilan kita, tentu tidak akan cukup kalau untuk gaya hidup,” ujar Nurjaman kepada Liputan6.com, Minggu (15/11/2026).

“Upah minimum itu sendiri adalah safety net dan jelas peruntukannya. Memang ironis sekali apabila upah minimum sandarannya adalah gaya hidup,” imbuhnya.

Nurjaman menjelaskan, penentuan UMP 2027 harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya menguntungkan, pelemahan investasi, produktivitas pekerja, serta keberlangsungan lapangan kerja. Menurutnya, keberlangsungan usaha menjadi kunci utama untuk menjamin ketersediaan pekerjaan, sehingga kebijakan pengupahan harus menyeimbangkan daya beli pekerja dan kemampuan bayar perusahaan.

 

Pembahasan 3 Pihak

Ilustrasi para pekerja Indonesia ikut serta dalam aksi unjuk rasa menuntut upah yang lebih tinggi di Jakarta. (JUNI KRISWANTO/AFP)

Pembahasan besaran UMP ini pun perlu melibatkan tiga pihak utama, yakni pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Terkait angka pasti UMP DKI Jakarta 2027, Apindo masih menunggu perkembangan regulasi serta proyeksi pemerintah mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan. Untuk sementara, pembahasan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49, dengan indeks tertentu (nilai alfa) sebagai salah satu faktor penentu.

“Kalau berbicara perkiraan, bayangan, serta harapan para pengusaha, tentunya tidak ada perubahan dalam penentuan alfanya. Kami sedang menunggu pandangan pemerintah terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2027,” pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya