Liputan6.com, Jakarta - Perubahan pola hidup masyarakat dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Kebutuhan pekerja terhadap pangan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga akses digital dianggap perlu tercermin dalam perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo), Anggawira, mengatakan pemerintah perlu memperhatikan perubahan kebutuhan hidup pekerja tanpa menjadikan gaya hidup konsumtif sebagai dasar kenaikan upah.
Advertisement
“Perubahan pola hidup masyarakat perlu diperhatikan sejauh mencerminkan kebutuhan hidup pekerja yang nyata,” ujar Anggawira kepada Liputan6.com, Minggu (15/11/2026).
Menurut dia, perubahan biaya pangan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan anak, serta kebutuhan komunikasi dan akses digital layak menjadi bagian dari pertimbangan KHL. Namun, pemerintah tetap harus jeli membedakan antara kebutuhan dasar pekerja dan keinginan konsumtif yang bersifat pribadi.
Anggawira menegaskan, penetapan UMP 2027 wajib menjaga keseimbangan antara peningkatan daya beli pekerja, keberlanjutan dunia usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, kondisi ketenagakerjaan, hingga perbedaan biaya hidup di tiap daerah.
“Penetapan UMP sebaiknya tidak didasarkan pada gaya hidup konsumtif atau keinginan yang sifatnya pribadi. Acuannya perlu tetap berupa data kebutuhan hidup layak dan kondisi riil di tiap daerah,” katanya.
Dorong Dialog Tripartit dan Transparansi Data
Hingga saat ini, Aspebindo belum mematok angka maupun kisaran kenaikan UMP 2027. Anggawira menyebut besaran kenaikan upah masih perlu menunggu ketersediaan data resmi serta aturan teknis sebagai dasar perhitungan.
Ia pun mendorong pemerintah memperkuat dialog tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Proses pembahasan yang transparan serta jadwal penetapan yang jelas dinilai krusial agar seluruh pihak dapat mempersiapkan diri menghadapi kebijakan pengupahan tahun depan.
Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan seluruh indikator—mulai dari data KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, hingga kondisi ketenagakerjaan—benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan penetapan UMP 2027.