Liputan6.com, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah mengusulkan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
PKB menegaskan kewenangan mengajukan calon pengganti berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Advertisement
Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyusul berhentinya Gibran yang berhenti dari jabatan wakil presiden.
“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” kata Khozin kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Khozin menegaskan, tidak pernah ada pembicaraan di internal PKB untuk mendorong Muhaimin mengisi kursi wakil presiden.
Menurutnya, partainya lebih memusatkan perhatian pada penyelesaian polemik ijazah yang belakangan mencuat.
Ia menyebut langkah politik PKB selama ini berpijak pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), bukan kepentingan untuk mendapatkan jabatan.
“Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” tegasnya.
Khozin berharap Presiden dan MPR segera menindaklanjuti persoalan pengisian jabatan wakil presiden sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut diperlukan agar pemerintahan Prabowo dapat kembali berkonsentrasi menjalankan program kerakyatan.
“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” tandas Khozin.
PKB Berikan Syarat
Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, berharap Prabowo memilih calon wakil presiden yang memiliki kemampuan kuat di bidang ekonomi.
“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” ujar Mardani.
Ia mencontohkan pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Menurut Mardani, latar belakang Boediono sebagai ekonom menjadi salah satu keunggulan pemerintahan saat itu.
Mardani juga mengingatkan pentingnya menjaga kelancaran administrasi pemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Ia meminta Kementerian Sekretariat Negara bersama instansi terkait memetakan pekerjaan yang sebelumnya melibatkan koordinasi wakil presiden, termasuk agenda yang masih berjalan dan keputusan yang memerlukan tindak lanjut.
“Setiap agenda yang masih berlangsung harus mempunyai penanggung jawab yang jelas, sehingga tindak lanjutnya dapat berjalan tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi instansi pelaksana,” ujarnya.