Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo angkat bicara soal pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto terkait dugaan lembaga antirasuah jadi salah satu pihak yang masuk dalam daftar target penyadapan oleh empat jenderal polisi.
"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioningnya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ucap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Advertisement
"Untuk itu KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," tambahnya.
Budi menambahkan, KPK meyakini Polri akan terus menginformasikan perkembangan penanganan perkara lebih lanjut ke depannya.
Ketika ditanya siapa saja pihak dari KPK yang turut disadap, Budi mengaku belum tahu. Sebab sampai saat ini pihaknya belum dapat informasi apapun terkait penyadapan.
"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan," terang dia.
"Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," sambungnya.
Kapolri Sebut KPK Ikut Disadap
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa penyadapan ilegal ternyata bukan hanya menargetkan Presiden Prabowo Subianto. KPK disebut turut jadi sasaran penyadapan oleh para tersangka, termasuk eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
“Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian, dan lembaga,” kata Suyudi dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
“Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” imbuhnya.
Daftar sasaran tersebut, kata Suyudi, merupakan bagian dari materi penyidikan yang tengah berlangsung.
“Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” jelas dia.
Adapun dalam perkara ini Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Selain eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Polri juga menahan eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.