Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta pemerintah mengembalikan fokus pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan industrialisasi mulai Januari 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di tengah persaingan investasi global.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menilai dinamika politik perlu diselesaikan melalui mekanisme konstitusional agar pemerintah dan dunia usaha kembali berkonsentrasi pada agenda ekonomi nasional.
Advertisement
“Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Setelah itu, semua pihak perlu kembali fokus pada pekerjaan besar membangun ekonomi, memperkuat industri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Ma’ruf kepad wartawan, Kamis (12/11/2026).
Ma’ruf mengatakan ketidakpastian politik berpotensi menunda keputusan investasi, terutama proyek industri berskala besar yang membutuhkan pembiayaan dan perencanaan jangka panjang. Investor juga mempertimbangkan risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi, dan kecepatan pengambilan keputusan sebelum menanamkan modal.
“Investor membutuhkan kepastian. Mereka menghitung risiko politik, konsistensi regulasi, biaya energi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Ketika situasi politik terus menyita perhatian, ada risiko agenda ekonomi kehilangan momentum,” katanya.
Dia mencontohkan Jepang yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi dan industri meskipun mengalami pergantian kepemimpinan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan ketahanan kelembagaan agar perubahan politik tidak menghambat investasi dan aktivitas ekonomi.
HKI Soroti Hambatan Struktural
HKI juga menyoroti sejumlah hambatan struktural yang menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%. Hambatan tersebut meliputi perizinan tata ruang, ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, keterbatasan infrastruktur logistik, serta persoalan harga dan pasokan listrik maupun gas industri.
“Target 8 persen tidak akan tercapai hanya melalui pernyataan optimistis. Harus ada perubahan cara kerja. Investasi yang sudah memiliki komitmen nyata perlu dikawal sampai konstruksi, pabrik beroperasi, dan tenaga kerja terserap,” tegas Ma’ruf.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, HKI mendorong pemerintah memperkuat percepatan investasi lintas kementerian melalui kewenangan yang jelas, batas waktu penyelesaian, dan evaluasi berbasis hasil. Pemerintah juga perlu mempercepat penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), menyelesaikan persoalan tata ruang, serta memperkuat infrastruktur kawasan industri.
Minta Jamin Ketersediaan Listrik dan Gas
Selain perizinan, HKI meminta pemerintah menjamin ketersediaan listrik dan gas dengan harga kompetitif. Kepastian pasokan energi dinilai menentukan biaya produksi dan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar internasional.
“Industri tidak bisa bekerja dengan ketidakpastian pasokan energi. Gas yang terganggu atau listrik yang terlalu mahal langsung memengaruhi biaya produksi dan daya saing,” ujarnya.
Ma’ruf menegaskan stabilitas politik harus menghasilkan kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan efektivitas pemerintahan. Dia juga meminta para menteri bidang perekonomian menjaga koordinasi agar perubahan politik maupun pergantian pejabat tidak mengulang proses kebijakan dari awal.
Dia menambahkan investasi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan pabrik, penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan usaha kecil serta menengah dalam rantai pasok industri.
“Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak komitmen investasi diumumkan, melainkan berapa banyak pabrik yang benar-benar dibangun, berapa tenaga kerja yang terserap, dan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan di Indonesia,” pungkas Ma’ruf.