Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Dalam perkara ini, seorang PMI berinisial M dilaporkan meninggal dunia setelah bekerja di negara tersebut. Kasus itu tercatat dalam laporan polisi nomor LP/B/102/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Maret 2026.
Advertisement
Kasubdit III Dittipid PPA PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, menjelaskan korban awalnya ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi dengan iming-iming gaji 1.200 riyal.
Proses perekrutan melibatkan beberapa pihak, mulai dari perekrut lapangan hingga perusahaan yang menangani dokumen dan visa keberangkatan.
Korban kemudian diberangkatkan ke Arab Saudi pada 11 Agustus 2024. Namun, sekitar November 2025, korban menghubungi keluarganya dan menyampaikan kondisi kesehatannya terganggu serta ingin pulang ke Indonesia.
"Pada tanggal 11 Agustus 2024, korban diberangkatkan ke Arab Saudi, namun sekitar November 2025 korban menyampaikan kepada keluarga bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan dan ingin kembali ke Indonesia," kata Yolanda kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Yolanda mengungkapkan, hasil pendalaman penyidik menunjukkan korban mendapat ancaman dan tekanan apabila tidak melanjutkan pekerjaannya.
Situasi tersebut berlanjut hingga Februari 2026. Saat itu, keluarga menerima kabar bahwa M telah meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazahnya kemudian dipulangkan ke Indonesia.
"Keluarga menerima informasi bahwa korban telah meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazah korban kemudian dipulangkan ke Indonesia," tuturnya.
Dalam penyidikan perkara ini, Dittipid PPA PPO Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka. Masing-masing diduga memiliki peran dalam proses perekrutan hingga pengurusan keberangkatan korban.
Tersangka pertama berinisial M, seorang perempuan, yang bertugas sebagai perekrut lapangan. Dia menawarkan pekerjaan ART kepada korban sebelum menyerahkannya kepada pihak sponsor.
"Yang pertama adalah tersangka M, perempuan, berperan sebagai perekrut lapangan yang menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi, kemudian menyerahkan korban kepada pihak sponsor," jelas Yolanda.
Tersangka berikutnya adalah AS, perempuan yang berperan sebagai sponsor dan mengurus proses keberangkatan korban. Sementara itu, tersangka N bertugas membantu pengurusan dokumen dan keberangkatan sebagai sponsor.
Adapun tersangka R merupakan perempuan yang menjabat komisaris PT Alpan Nusantara Perdana. Dia diduga mengoordinasikan pengurusan enjaz, proses biometrik atau pengambilan sidik jari, hingga penerbitan visa korban melalui perusahaan.
"Yang keempat, tersangka R, perempuan, selaku komisaris PT Alpan Nusantara Perdana, berperan mengoordinasikan pengurusan enjaz, biometrik atau sidik jari, serta proses penerbitan visa korban melalui perusahaan," ujarnya.
Tersangka kelima berinisial AN, yang menjabat direktur utama PT Alpan Nusantara Perdana. Perannya berkaitan dengan pengurusan visa dan data paspor korban melalui sistem enjaz.
Para PMI Tak Punya Perlindungan
Dalam perkara ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain enam telepon genggam, dua unit CPU, dokumen paspor, kartu keluarga, dokumen pemberangkatan, serta dokumen transaksi keuangan.
Yolanda menegaskan, praktik penempatan PMI secara nonprosedural dapat membuat pekerja berada dalam kondisi rentan karena tidak memperoleh perlindungan yang semestinya.
"Ini menjadi perhatian serius karena penempatan pekerja migran secara non-prosedural dapat menempatkan seseorang dalam situasi kerja yang tidak terlindungi, rentan terhadap tekanan dan eksploitasi, bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa," ujar Yolanda.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.