Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan tanggung jawab negara untuk menjaga nilai aset masyarakat yang tersimpan di pasar modal. Pemerintah menilai pasar modal kini bukan sekadar tempat perusahaan menghimpun dana, tetapi juga menjadi sarana masyarakat menyimpan dan mengembangkan investasi.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo menyebut sekitar 15% penduduk usia produktif Indonesia telah masuk ke pasar keuangan. Pemerintah ingin memperluas partisipasi masyarakat sekaligus memastikan aset investor mendapat perhatian negara.
Advertisement
“Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita. Karena sudah banyak yang menyimpan investasinya di pasar modal,” ujar Drajad dalam konferensi pers penyelarasan inisiatif strategis terkait perkembangan industri pasar modal di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Drajad, perubahan fungsi pasar modal tersebut membuat pergerakan bursa memiliki dampak langsung terhadap kekayaan masyarakat. Kenaikan dan penurunan pasar saham dapat memengaruhi nilai aset masyarakat yang telah berinvestasi.
Karena itu, pemerintah memandang perlindungan nilai investasi masyarakat sebagai salah satu perhatian penting dalam pengembangan pasar modal nasional.
"Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara,” kata Drajad.
Pemerintah juga mendorong peningkatan edukasi kepada pemegang saham dan investor karena literasi pasar modal masyarakat dinilai belum maksimal. Langkah tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin memahami pasar modal sebagai instrumen investasi.
Selain perlindungan investor, pemerintah mendorong peningkatan nilai perusahaan melalui perbaikan tata kelola dan efisiensi penggunaan modal. Pemerintah juga mengupayakan percepatan penegakan aturan pasar modal untuk memperkuat kepercayaan pelaku pasar.
Drajad menegaskan pemerintah akan mengoptimalkan berbagai upaya agar nilai aset masyarakat di pasar modal tetap terjaga.
"Negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya,” pungkasnya.
MSCI Minta Hukum Pasar Modal Ditegakkan, Drajad Wibowo: Sudah Jalan
Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Wibowo, menegaskan bahwa pemerintah sudah sejak lama mendorong penguatan penegakan hukum di pasar modal. Pernyataan ini merespons rekomendasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas di Indonesia.
"Tanpa mereka minta pun, saya dari dulu sudah bilang bahwa kita butuh penegakan hukum yang lebih kuat," tegas Drajad saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Drajad menjelaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga siap mempertegas langkah penindakan. Pemerintah sendiri telah mengambil tindakan nyata, termasuk menindak pihak-pihak di pasar modal yang terafiliasi dengan aset hasil perampasan negara.
"OJK juga siap melakukan itu. Jadi di dalam negeri, kurang tegas apa lagi penegakan hukum kita? Itu langkah yang dilakukan Pak Presiden untuk memberantas pelanggaran," ujar Drajad.
Ia menekankan bahwa proses hukum berjalan tanpa pandang bulu, tanpa membedakan skala perusahaan maupun grup konglomerasi. Sebagai contoh, aset yang sempat ditunjukkan Presiden dalam agenda perampasan aset negara juga melibatkan saham milik kelompok usaha besar.
"Tidak pandang bulu, semua ditindak. Jadi apa yang diminta MSCI sebenarnya sebagian besar sudah kita jalankan," tambahnya.
Drajad menegaskan, langkah tegas di pasar modal dilakukan atas komitmen internal pemerintah sendiri untuk menjaga integritas pasar, bukan sekadar demi memenuhi desakan pihak asing seperti MSCI.