Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi menetapkan alokasi pupuk subsidi sebesar 9,85 juta ton untuk tahun anggaran 2027. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakor) sektor pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Rakor singkat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta perwakilan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) selaku regulator perusahaan pelat merah.
Advertisement
"Ya, rakor sebentar karena kita sudah bicarakan panjang, sudah dibahas lama, jadi tadi rapat tinggal memutuskan saja, yaitu pupuk untuk tahun 2027," ujar Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Volume dialokasikan persis sama dengan kuota tahun 2026, yakni mencakup 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 300 ribu ton untuk sektor perikanan.
"Ya, Pak Mentan tadi sama volumenya dengan tahun lalu, 9,55 (juta ton) dan dari perikanan 300.000. Jadi totalnya 9,85 ya," tuturnya.
Terkait nilai anggaran, Zulkifli enggan membeberkan angka pastinya lantaran masih menyesuaikan dinamika геоpolitik global. "Nanti harga sesuai dengan kalau dunia cepat aman, harga bisa turun. Tapi kalau bergejolaknya tambah, mungkin juga bisa naik. Jadi harga nanti melihat perkembangan keadaan," jelas Zulkifli.
Harga Pupuk Turun 20%
Meski dibayang-bayangi ketidakpastian global, Zulkifli membawa kabar gembira bagi para petani. Ia memastikan harga pupuk subsidi bakal lebih murah 20% dibanding sebelumnya berkat terobosan pembaruan tata kelola penyaluran.
"Tapi yang berita bagus, saya ulang-ulang gak pernah bosan ya, harga pupuk turun. Ini Pak Mentan bisa melakukan terobosan yang luar biasa ya, bisa menurunkan harga pupuk 20% dengan merubah cara," ungkapnya.
Untuk memperluas jangkauan dan mempercepat akses petani, penyaluran pupuk bersubsidi kini melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah sendiri telah meninjau 10.070 unit KDKMP di sembilan provinsi sejak 15 Oktober 2026.
Zulkifli menjelaskan, KDKMP diposisikan sebagai pusat distribusi barang-barang bersubsidi di tingkat desa, mulai dari pupuk hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).
"Jadi ini (KDKMP) milik desa, dikelola oleh Kepala Desa dan Ketua Koperasi, dibantu Manager untuk melayani barang-barang yang subsidi. Bantuan subsidi nanti Alsintan di sini, pupuk di sini, semua subsidi ada di sini," kata Zulkifli.
Jaminan Distribusi Real-Time dari Pupuk Indonesia
Dukungan penuh disampaikan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi. Pihaknya telah menyiapkan pasokan, sistem penebusan, pemantauan rantai pasok, hingga pendampingan bagi pengelola koperasi.
"Pupuk Indonesia mendukung penuh penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP yang mendekatkan akses pupuk bagi petani. Kami berkomitmen untuk menjaga kelancaran penyalurannya guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional," tegas Rahmad.
Pengintegrasian KDKMP ke jaringan distribusi ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Petani yang terdaftar dalam e-RDKK dapat menebus pupuk subsidi di KDKMP terdekat cukup dengan menunjukkan KTP.Transaksi akan dicatat otomatis melalui sistem i-Pubers sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah.
Guna mencegah penyimpangan, Pupuk Indonesia mengawasi pergerakan stok dari pabrik hingga koperasi secara real-timevia Command Center untuk memastikan prinsip "tujuh tepat": tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima.