Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menyampaikan kepada Prabowo bahwa tidak ada celah hukum bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.
Advertisement
Menurut Syahganda, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran telah bersifat final.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda kepada wartawan dikutip Selasa (11/11/2026).
Atas dasar itu, Syahganda menilai Prabowo tidak mungkin menyarankan Gibran melakukan perlawanan hukum melalui PTUN. Sebab, pandangan hukum yang disampaikan Yusril merupakan masukan kepada Presiden.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," jelas dia.
"Iya, karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," sambung Syahganda.
Gibran Buka Suara soal Pengunduran Diri
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan sejumlah saran Presiden Prabowo Subianto setelah dirinya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Gibran mengatakan, salah satu saran Prabowo adalah agar dirinya tetap memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazah sekolah melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ujar Gibran usai upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain melalui PTUN, Gibran menyebut Prabowo juga menyarankan agar dirinya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait langkah pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
"Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.