Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan tiga regulasi prioritas untuk memenuhi persyaratan keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ketiga aturan tersebut mencakup pengaturan foreign bribery, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha yang ditargetkan selesai pada 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia telah memenuhi sekitar 80% persyaratan aksesi OECD. Namun, pemerintah masih perlu melengkapi sejumlah regulasi penting agar proses keanggotaan dapat berjalan sesuai target pada 2028.
Advertisement
“Progres sementara ini secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80%. Tentu dari 80% itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial yang memerlukan kelengkapan daripada perundang-undangan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).
Regulasi pertama menyangkut foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat publik asing. Airlangga mengakui Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai praktik penyuapan lintas negara tersebut sehingga pemerintah menyiapkan ketentuannya melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Kita belum punya, jadi justru ada konvensi mengenai foreign bribery terhadap perusahaan asing, terhadap regulator asing. Nah, itu yang kita sekarang sedang dipersiapkan,” kata Airlangga.
Regulasi kedua mencakup revisi Undang-Undang Statistik yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Pemerintah meminta percepatan revisi agar penyelesaiannya dapat dilakukan pada 2027.
“Tentu undang-undang statistik kan memang sedang dalam proses untuk direvisi, jadi itu minta dipercepat untuk tahun depan,” ujar Airlangga.
Target Penyelesaian Regulasi
Regulasi ketiga menyangkut revisi Undang-Undang Persaingan Usaha yang berlaku sejak 1999. Pemerintah ingin menyesuaikan aturan tersebut dengan perkembangan praktik bisnis, terutama terkait penggabungan usaha (merger), akuisisi, dan mekanisme notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Ya tentu disesuaikan dengan praktik, terutama terkait merger, akuisisi, notifikasi dan yang lain,” tutur Airlangga.
Pemerintah menargetkan penyelesaian ketiga regulasi tersebut pada 2027 untuk mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD. Airlangga juga menyebut Sekretaris Jenderal OECD dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 25 November 2026 untuk membahas perkembangan keanggotaan Indonesia.