Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memprioritaskan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha yang telah berlaku sejak 1999 sebagai salah satu langkah kunci mempercepat aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah menargetkan penyelesaian pembaruan regulasi tersebut rampung pada 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa regulasi persaingan usaha saat ini sudah berusia lebih dari dua dekade sehingga memerlukan pembaruan agar selaras dengan dinamika pasar global. Proses revisi ini turut didorong oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan DPR RI.
Advertisement
“Karena persaingan usaha yang kita punya ini masih yang lama sekali, tahun 1999. Jadi ini sudah diajukan oleh KPPU dan bersama Komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Airlangga menyebutkan, revisi UU Persaingan Usaha masuk ke dalam tiga prioritas legislasi utama pemerintah guna memenuhi standar keanggotaan OECD. Dua regulasi lainnya mencakup revisi Undang-Undang Statistik dan pengesahan aturan foreign bribery (penyuapan terhadap pejabat publik asing).
“Ada tiga hal yang tadi dibahas untuk menjadi prioritas penyelesaian, yaitu terkait foreign bribery, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha,” kata Airlangga.
Kebut 3 Regulasi
Pemerintah terus memacu penyelesaian ketiga regulasi tersebut lantaran Indonesia saat ini baru memenuhi sekitar 80 persen dari total persyaratan aksesi OECD. Evaluasi yang dilakukan mencakup pengisian kuesioner hingga pelaksanaan misi pencarian fakta (fact-finding mission) oleh tim OECD.
“Progres sementara secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80 persen. Tentu dari 80 persen itu ada beberapa hal krusial yang memerlukan kelengkapan dari segi perundang-undangan,” tuturnya.
Airlangga berharap penataan ulang aturan persaingan usaha ini mampu menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memuluskan jalan Indonesia menjadi anggota penuh OECD.