Demo Biaya Hidup di Prancis Berlanjut, Bentrokan Pecah di Paris

Demo menentang kenaikan biaya hidup telah berlangsung selama empat akhir pekan berturut-turut di Prancis.

oleh Khairisa FeridaDiterbitkan 08 November 2026, 08:13 WIB
Sekitar 70.000 personel keamanan dikerahkan di Prancis pada Sabtu (7/11/2026). (Dok. Sameer AL-DOUMY/AFP)

Liputan6.com, Paris - Ribuan orang kembali turun ke jalan di berbagai wilayah Prancis pada Sabtu (7/11/2026) untuk meluapkan kemarahan terhadap pemerintah. Bentrokan antara polisi dan sejumlah demonstran pecah di Paris, meskipun jumlah peserta aksi kali ini lebih sedikit dibandingkan pekan-pekan sebelumnya.

Gelombang unjuk rasa ini berlangsung sekitar lima bulan menjelang pemilihan presiden (Pilpres) Prancis, ketika kelompok sayap kanan dinilai memiliki peluang lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk meraih kekuasaan.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis seperti dilaporkan AFP, sebanyak 146.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri pada Sabtu, termasuk 46.000 orang di Paris. Sementara itu, serikat pekerja memperkirakan jumlah demonstran mencapai 250.000 orang secara nasional, dengan 75.000 di antaranya berada di ibu kota.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tiga akhir pekan sebelumnya. Namun, aksi kali ini berlangsung hanya dua hari setelah demonstrasi besar yang digelar serikat pekerja pada Kamis (5/11). Menurut pemerintah, aksi tersebut diikuti 575.000 orang, sedangkan serikat pekerja memperkirakan jumlah pesertanya mencapai 1,6 juta orang.

Menjelang berakhirnya demonstrasi di Paris, polisi menembakkan gas air mata ke arah sejumlah orang yang melemparkan berbagai benda dan kembang api rakitan kepada aparat keamanan, sebagaimana disaksikan koresponden AFP.

Menurut kepolisian, sekitar 200 orang yang melakukan kekerasan menyerang petugas ketika aparat berusaha menangkap seorang pria yang membakar tempat sampah di sebuah alun-alun.

Sekitar 70.000 personel keamanan dikerahkan pada Sabtu agar dapat segera bertindak jika terjadi kerusuhan. Langkah ini diambil setelah demonstrasi besar pada 17 Oktober berubah menjadi kerusuhan terburuk yang melanda Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Serikat pekerja menggelar demonstrasi dengan menyusuri rute yang lazim digunakan, yakni dari Place de la Republique di pusat Paris menuju Place de la Nation di bagian timur kota. Bentrokan terjadi di lokasi tujuan ketika demonstrasi berakhir.

Sementara itu, gerakan Rompi Kuning (Yellow Vests), yang aksi-aksinya pernah mengguncang pemerintahan Presiden Emmanuel Macron pada tahun-tahun awal masa kepemimpinannya hampir satu dekade lalu, menyerukan demonstrasi terpisah di Place de la Concorde, pusat Paris.

Lokasi tersebut tidak jauh dari Istana Elysee, kantor Presiden Prancis, serta gedung Majelis Nasional Prancis. Namun, pihak berwenang melarang aksi tersebut. Pada Sabtu, polisi mengerahkan banyak personel untuk mencegah demonstran mendekati lokasi.

Sekitar 100 orang yang datang dikepung aparat. Salah satu koordinator gerakan Rompi Kuning, Benjamin Ball, dan juru bicaranya, Azelma Sigaux, termasuk di antara mereka yang ditangkap polisi, menurut laporan wartawan AFP.

Di Lyon, wilayah tenggara Prancis, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan beberapa ratus orang yang memblokir jalan di pusat kota dalam demonstrasi yang tidak mendapat izin.

Dari Demo Pelajar hingga Dinamika Pilpres 2027

Sebuah mobil terbakar di Place de la Republique, Paris, Prancis, saat berlangsungnya demonstrasi memprotes kenaikan biaya hidup pada Sabtu (17/10/2026). (Dok. AP Photo/Emma Da Silva)

Gelombang demonstrasi ini bermula pada akhir September, ketika para pelajar sekolah menengah memprotes kondisi di sekolah mereka. Para pelajar tersebut, yang kemudian bergabung dengan mahasiswa, hingga kini tetap menjadi penggerak utama aksi protes.

"Hari ini menjadi momentum untuk terus memberikan tekanan," ujar juru bicara Serikat Mahasiswa, Sabine Kharbach.

"Banyak anak muda turun ke jalan karena tanggapan pemerintah masih belum memuaskan."

Di sisi lain, penanganan demonstrasi oleh polisi menuai kritik karena dinilai menggunakan kekuatan secara berlebihan. Puluhan penyelidikan internal telah dibuka untuk mengusut dugaan kekerasan aparat terhadap demonstran.

Dampak demonstrasi turut dirasakan para pelaku usaha setempat.

"Situasi seperti ini tidak bisa terus berlangsung. Kalau tidak, saya rasa dalam waktu dekat dampaknya akan menjadi bencana," kata Jean Emile Moulinier, seorang pengelola toko di Paris.

Tokonya berada di sekitar rute utama demonstrasi. Menurut Moulinier, hampir tidak ada pelanggan yang bersedia melewati barikade keamanan untuk berbelanja setiap akhir pekan ketika demonstrasi berlangsung.

Sejumlah toko di Paris dan kota-kota lainnya kembali memasang penutup kayu pada etalase mereka. Banyak toko bahkan memilih tutup sepanjang hari untuk mengantisipasi kemungkinan penjarahan.

Pemerintah Prancis kini berupaya mencari jalan keluar dari situasi tersebut. Namun, ruang geraknya terbatas akibat beban utang negara yang sangat besar dan mulai menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan.

Perdana Menteri Sebastien Lecornu dijadwalkan bertemu dengan perwakilan serikat pekerja dan federasi pengusaha pada Senin untuk membahas persoalan upah dan daya beli masyarakat.

Sementara itu, kelompok pelajar dan guru di Prancis menyerukan aksi mogok baru pada Selasa guna terus menekan pemerintah agar meningkatkan anggaran pendidikan.

Mereka menyatakan berada "dalam posisi yang kuat, sementara pemerintah berada dalam posisi lemah dan mulai mengalah".

Di tengah situasi tersebut, sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa kandidat sayap kanan Marine Le Pen menjadi favorit untuk memenangkan pemilihan presiden Prancis pada 2027.

Pesaing utama Le Pen saat ini bukan berasal dari kalangan mantan sekutu Macron yang berhaluan tengah, melainkan pemimpin kelompok kiri radikal, Jean-Luc Melenchon.

Saat berpidato di hadapan 20.000 orang dalam sebuah rapat umum di luar Paris pada Sabtu, Melenchon menyatakan, "Kita akan menang" dan "semuanya harus berubah".

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya