Liputan6.com, Beijing - Pemerintah China terus memperketat pengawasan terhadap pejabat di berbagai tingkat pemerintahan melalui kampanye antikorupsi yang semakin intensif. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Partai Komunis China (PKC) untuk memperkuat disiplin internal sekaligus menjaga kendali politik di tengah kompleksitas tata kelola negara.
Berdasarkan data yang dilaporkan Caixin Global, otoritas disiplin dan pengawasan China membuka 800 ribu kasus serta menjatuhkan sanksi kepada 680 ribu orang sepanjang Januari hingga September 2026.
Advertisement
Penyelidikan tersebut menjangkau berbagai tingkatan birokrasi, mulai dari pejabat provinsi dan kementerian hingga kader di tingkat kecamatan serta sekretaris partai di desa.
Dalam periode tersebut, otoritas juga membuka penyelidikan terhadap 73 pejabat setingkat provinsi dan kementerian atau lebih tinggi. Sementara itu, sebanyak 105 pejabat pada tingkat yang sama telah dikenai sanksi disiplin, dikutip dari Ayartimes.
Kampanye antikorupsi telah menjadi salah satu ciri utama kepemimpinan Presiden Xi Jinping sejak berkuasa pada 2012. Pengawasan tidak hanya menyasar lembaga pemerintahan, tetapi juga perusahaan milik negara dan administrasi daerah.
Namun, besarnya jumlah kasus yang ditangani belum dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pemberantasan korupsi. Angka tersebut dapat mencerminkan tingginya pelanggaran, peningkatan kemampuan mendeteksi penyimpangan, intensifikasi penegakan hukum, atau kombinasi dari berbagai faktor.
Di sisi lain, kampanye tersebut juga menjadi instrumen bagi PKC untuk mengawasi kader, memperkuat disiplin organisasi, serta memastikan pejabat tetap menjalankan tugas sesuai dengan arahan kepemimpinan pusat.
Wakil Wali Kota Beijing Diselidiki
Pengawasan terhadap pejabat senior kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pusat Inspeksi Disiplin China (CCDI) dan Komisi Pengawasan Nasional mengumumkan penyelidikan terhadap Wakil Wali Kota Eksekutif Beijing, Xia Linmao, pada 22 Oktober 2026.
Xia diselidiki atas dugaan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum. Saat pengumuman tersebut disampaikan, dia menjadi pejabat yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat ke-56 yang secara terbuka diselidiki sepanjang 2026.
Karier Xia menjadi perhatian karena dirinya memiliki latar belakang perencanaan kota. Sebelum masuk ke jajaran pimpinan pemerintah kota Beijing, dia pernah menduduki sejumlah posisi di tingkat distrik.
Xia juga pernah bertanggung jawab atas pengembangan pusat administrasi baru Beijing, sebuah proyek pembangunan ambisius yang melibatkan investasi besar dan perencanaan jangka panjang.
Penyidikan Belum Terungkap
Meski demikian, pengumuman penyelidikan tersebut belum mengungkap secara terperinci dugaan pelanggaran yang dilakukan Xia. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah kasus tersebut berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam proyek pembangunan maupun jabatan sebelumnya.
Penyelidikan ini menunjukkan bahwa pengalaman panjang di pemerintahan dan jabatan tinggi tidak menjamin seorang pejabat terbebas dari pemeriksaan disiplin.
Di China, pejabat daerah dan pemerintah kota memiliki kewenangan besar dalam mengelola pertumbuhan ekonomi, investasi publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat.
Kewenangan tersebut memungkinkan mereka menjalankan administrasi secara efektif. Namun, besarnya ruang diskresi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam pengelolaan lahan, pengadaan barang dan jasa, serta proyek pembangunan.
Mantan Pejabat Propaganda Pimpin Provinsi Yunnan
Selain penyelidikan terhadap pejabat senior, penunjukan Mo Gaoyi sebagai Sekretaris Partai Komunis China di Provinsi Yunnan turut menjadi sorotan.
Pengangkatan Mo diumumkan pada 24 Oktober 2026. Dia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kantor Informasi Dewan Negara China dan Wakil Menteri Departemen Propaganda Pusat.
Mo memiliki pengalaman panjang dalam bidang komunikasi pemerintah, pengelolaan media, serta penyampaian posisi resmi China kepada masyarakat domestik dan internasional.
Penunjukan tersebut menarik perhatian karena Mo memiliki pengalaman yang relatif terbatas dalam pemerintahan daerah. Padahal, seorang sekretaris partai di tingkat provinsi bertanggung jawab atas berbagai aspek, termasuk perekonomian, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan daerah.
Provinsi Yunnan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan Myanmar, Laos, dan Vietnam. Wilayah ini juga berperan penting dalam hubungan China dengan Asia Tenggara, perdagangan lintas batas, serta konektivitas regional.
Pengalaman Mo dalam komunikasi politik dinilai berpotensi menjadi modal bagi Beijing untuk memastikan kebijakan pusat diterapkan sekaligus memperkuat penyampaian agenda politik Partai di wilayah strategis.
Meski demikian, penunjukan Mo belum dapat dipastikan sebagai bukti bahwa pengalaman propaganda menjadi faktor utama dalam promosi pejabat di China. Pengalaman administrasi dan kemampuan memahami kondisi lokal tetap menjadi aspek penting dalam kepemimpinan daerah.
Seorang sekretaris partai provinsi tidak hanya dituntut mampu menyampaikan kebijakan, tetapi juga mengevaluasi kondisi wilayah, mengelola berbagai kepentingan, serta menyelesaikan persoalan pemerintahan.
Penguatan Kendali Politik dan Tantangan Birokrasi
Ketiga perkembangan tersebut memperlihatkan adanya tantangan dalam sistem pemerintahan China. Partai Komunis China membutuhkan pejabat yang mampu menjalankan kebijakan secara efektif, tetapi pada saat yang sama harus memastikan mereka memiliki loyalitas politik dan berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.
Penyelidikan antikorupsi bertujuan mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat disiplin internal. Sementara itu, penunjukan pejabat baru mencerminkan upaya Beijing menentukan kompetensi dan prioritas yang dibutuhkan dalam kepemimpinan daerah.
Namun, penegakan disiplin tidak serta-merta menjamin kualitas pemerintahan yang lebih baik. Pejabat yang memiliki loyalitas politik tinggi belum tentu mempunyai pengetahuan lokal yang memadai untuk menjalankan kebijakan secara efektif.
Demikian pula, kemampuan komunikasi politik tidak dapat menggantikan kapasitas administrasi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Sentralisasi kekuasaan memang memungkinkan pemerintah China mengerahkan sumber daya dan menerapkan kebijakan secara luas. Namun, tekanan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap arahan pusat juga berpotensi membuat pejabat lebih berfokus pada pencapaian target politik dibandingkan penyelesaian masalah secara nyata.
Dalam kondisi tersebut, keberhasilan kebijakan dapat sulit dibedakan dari sekadar pencitraan keberhasilan. Pejabat mungkin menjadi lebih terampil dalam memenuhi ekspektasi politik tanpa benar-benar menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Perkembangan terbaru terkait penyelidikan pejabat dan penunjukan pimpinan daerah menunjukkan bahwa pengendalian internal masih menjadi bagian penting dari strategi pemerintahan PKC.
Meski demikian, kemampuan Partai dalam menyelidiki pejabat dan menegakkan disiplin tidak dapat disamakan dengan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Penguatan kendali politik yang terlalu ketat berisiko membuat birokrasi lebih berorientasi pada upaya menghindari kesalahan politik daripada mengambil keputusan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan di lapangan.
Semakin ketat Partai mengendalikan aparatnya, semakin besar pula risiko kepatuhan menggantikan kompetensi, sehingga pemerintah menjadi kurang mampu mengenali kegagalan dan merespons kebutuhan masyarakat.