Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah menyiapkan strategi baru untuk menata kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penataan tersebut menyasar sejumlah persoalan, mulai dari juru parkir (jukir) liar, premanisme, hingga penjualan obat-obatan seperti tramadol.
Hal itu disampaikan Pramono usai rapat terbatas tingkat Kecamatan Tanah Abang di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut merupakan bagian dari program safari rapat bergilir yang dilakukan Pramono di 44 kecamatan di Jakarta. Program ini dimulai pada 3 November 2026 dan ditargetkan rampung dalam tiga bulan.
Advertisement
“Dalam rapat juga disetujui untuk penataan kawasan Tanah Abang. Hal yang berkaitan dengan parkir liar, hal yang berkaitan dengan apa, premanisme, penjualan obat-obatan, dan sebagainya,” kata Pramono.
Dia menyebut, penataan kawasan Tanah Abang akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Pramono memastikan penertiban dan penataan kawasan tersebut tidak sekadar menghilangkan aktivitas masyarakat, tetapi juga harus memberikan solusi bagi warga yang terdampak.
“Yang paling penting adalah kehidupannya mulai berjalan dengan baik dan juga masyarakat itu tidak kehilangan periuk nasinya,” ucap dia.
Sementara itu, Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami mengatakan penataan kawasan akan dilakukan secara holistik untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang perlu dituntaskan, termasuk premanisme.
Dwiarti mengakui, sebagai salah satu pusat perekonomian, Tanah Abang menarik berbagai pihak untuk melakukan kegiatan demi memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.
“Di dalam ratas bahwa penataan kawasan Tanah Abang itu secara holistik akan dilakukan untuk menelusuri permasalahan apa saja yang perlu dituntaskan, salah satunya adalah premanisme,” kata Dwiarti.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terlebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarana sebelum menentukan pola pelibatan pihak-pihak terkait dalam program pemerintah.
“Nantinya itu akan dipersiapkan dulu sarana prasarananya, nanti baru kita akan punya pola untuk bisa merangkul atau menggandeng yang bersangkutan untuk bisa ikut dalam program-program Pemprov DKI,” ucap Dwiarti.