Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas pemerintahan dan koordinasi di Ibu Kota masih berjalan normal. Dia pun membantah kabar yang menyebut Jakarta saat ini berstatus Siaga 1.
Pramono mengaku belum menerima koordinasi maupun pemberitahuan terkait penetapan status tersebut. Menurutnya, jika Jakarta benar-benar berada dalam kondisi Siaga 1, pihak terkait pasti akan lebih dulu berkoordinasi dengannya sebagai gubernur.
Advertisement
“Saya tidak, karena apa pun sebagai gubernur, kalau ada Siaga 1 pasti saya dikoordinasikan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dia juga menyinggung rapat koordinasi yang baru saja digelar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta. Menurut Pramono, kegiatan tersebut berlangsung seperti biasa.
“Tapi sampai hari ini enggak ada, wong kita juga rapat baik-baik saja. Jadi saya tidak tidak mendengar itu,” ujar dia.
Dalam rapat tersebut, Pemprov DKI Jakarta membahas sejumlah persiapan, mulai dari antisipasi potensi banjir, penyambutan lima abad Jakarta, hingga upaya membuat Ibu Kota lebih hijau dan sejuk.
Pemprov DKI juga membahas langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem. Hal ini menyusul laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan curah hujan tertinggi terjadi pada Februari 2027.
Ada Pengerahan Prajurit TNI
Sebelumnya, beredar kabar mengenai pengerahan prajurit dalam jumlah besar dari tiga matra TNI ke wilayah DKI Jakarta. Salah satu matra yang disebut turut mengerahkan prajurit adalah TNI Angkatan Laut (AL).
Menanggapi kabar tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa pengerahan pasukan merupakan bagian dari upaya kesiapsiagaan TNI.
"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiapsiagaan," kata Nas saat dikonfirmasi, Rabu (4/11/2026).
Nas tidak merinci jumlah prajurit yang dikerahkan. Namun, dia meminta agar pengerahan tersebut tidak dikaitkan dengan isu lain yang tengah menjadi sorotan.
"Enggak perlu dikait-kaitkan dengan isu apa pun," tuturnya.
Dia menegaskan, TNI harus selalu siap menjalankan tugas melindungi bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.