Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan negaranya akan menghentikan bantuan militer kepada Israel pada akhir 2026.
Dalam wawancara melalui telepon dengan Fox News pada Selasa (3/11/2026) pagi, ketika pemungutan suara mulai berlangsung, Trump mengatakan AS akan menghentikan bantuan militer senilai hampir USD 4 miliar kepada Israel karena negara tersebut dinilai tidak lagi membutuhkannya.
Advertisement
"Kami selama ini memberi mereka USD 4 miliar ... Namun, bantuan itu akan dihentikan pada akhir tahun," kata Trump seperti dilaporkan The Guardian.
Trump mengisyaratkan bahwa keputusannya menghentikan bantuan tersebut, yang menurutnya akan digantikan dengan penjualan senjata kepada Israel, berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan luar negeri AS yang semakin mendapat perhatian publik. Kritik itu antara lain disuarakan oleh sejumlah kandidat politik, termasuk Abdul El-Sayed dari Partai Demokrat yang mencalonkan diri sebagai senator di Michigan.
"Mengapa kami harus menerima serangan dari orang-orang gila seperti El-Sayed, sementara mereka (Israel) tidak membutuhkannya?" ujar Trump. "Itu menjadi bahan serangan politik yang tidak menguntungkan."
Dalam wawancara tersebut, Trump mengeklaim bahwa usulan penghentian bantuan militer justru datang dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Kami memberi mereka barang dan uang senilai USD 4 miliar, padahal mereka tidak membutuhkannya," kata Trump. "Bibi Netanyahu mendekati saya, dan kami sudah membicarakan hal ini selama beberapa tahun karena jumlah uangnya sangat besar."
Sebelumnya, Netanyahu sempat mengusulkan pengurangan bantuan militer AS kepada Israel secara bertahap selama satu dekade mendatang. Namun, pengumuman Trump pada Selasa mempercepat rencana tersebut secara signifikan.
Para pejabat Israel tampaknya terkejut dengan pengumuman itu. Sementara itu, sejumlah tokoh oposisi terkemuka menilai keputusan tersebut memperlihatkan dampak buruk kepemimpinan Netanyahu terhadap hubungan AS dan Israel.
Pengumuman itu muncul di tengah situasi politik Israel yang menentukan. Partai Netanyahu kehilangan mayoritas kursinya di Knesset, parlemen Israel, dalam pemilu pekan lalu. Kini, kubu oposisi tengah berupaya membentuk koalisi pemerintahan untuk menggantikannya.
"Fakta bahwa lembaga-lembaga keamanan, bersama warga Israel, mengetahui perubahan dalam kerangka hubungan strategis melalui media menunjukkan betapa tindakan Benjamin Netanyahu benar-benar membahayakan negara," kata Gadi Eisenkot, politikus kanan-tengah yang menjadi pesaing Netanyahu dan berupaya menggantikannya sebagai perdana menteri.
"Kita tidak bisa lagi mengandalkannya dan harus menggantinya," tegas Eisenkot.
Kritik turut disampaikan Yair Golan, pemimpin partai oposisi Demokrat.
"Seorang perdana menteri yang bertanggung jawab seharusnya berjuang meningkatkan bantuan Amerika, bukan justru menghapusnya," tulis Golan. "Netanyahu memperburuk krisis keamanan dan ekonomi serta mempertaruhkan masa depan Israel."
Pada 2025, Israel menerima bantuan AS senilai sekitar USD 3,8 miliar yang sebagian besarnya berupa hibah pembiayaan militer luar negeri. Dana tersebut memungkinkan Israel membeli peralatan militer buatan AS, termasuk jet tempur F-35. Selain itu, Israel menerima USD 500 juta untuk program pertahanan rudal bersama.
Pengumuman Trump pada Selasa tampaknya disampaikan pada waktu yang diperhitungkan untuk memengaruhi hasil pemilu paruh waktu AS. Dalam pemilu kali ini, kebijakan luar negeri AS dan dukungan terhadap Israel memainkan peran lebih besar dibandingkan biasanya dalam sejumlah persaingan politik penting.
Salah satunya adalah pemilihan senator di Michigan, yang mempertemukan Abdul El-Sayed dari Partai Demokrat dengan Mike Rogers dari Partai Republik. Jika terpilih, El-Sayed akan mencetak sejarah sebagai senator muslim pertama di AS.
Hasil survei Quinnipiac University yang dirilis pada September menunjukkan bahwa 48 persen warga Amerika menilai AS terlalu mendukung Israel. Sejumlah survei terbaru lainnya memperlihatkan perubahan besar dalam sikap publik, yakni semakin berkurangnya dukungan warga AS terhadap Israel dan pemerintahan Netanyahu.
Kemarahan atas krisis kemanusiaan di Gaza turut mendorong kemunculan sejumlah kandidat progresif dari Partai Demokrat, termasuk El-Sayed.
Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance secara terbuka menuduh Israel berupaya menggagalkan perundingan antara AS dan Iran.
Dalam wawancara dengan The New York Times pada Juni, Vance mengkritik kebijakan luar negeri Israel.
"Anda tidak bisa menyelesaikan setiap persoalan keamanan nasional hanya dengan membunuh," kata Vance.
Meski demikian, dalam wawancaranya dengan Fox News, Trump tetap berbicara dengan nada hangat mengenai Netanyahu. Dia bahkan membanggakan popularitasnya sendiri di Israel.
"Jika orang-orang di AS suatu saat bosan dengan saya, saya akan pindah ke Israel dan menjadi perdana menteri," ujar Trump.