Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui kawasan Kali Angke di Segmen Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat, masih berpotensi dilanda banjir meski normalisasi kali sepanjang 2,057 kilometer tersebut telah mencapai 90 persen.
Pramono mengatakan, kawasan itu menjadi salah satu titik yang tercatat paling lama dan terakhir surut saat banjir. Kondisi tersebut dipengaruhi topografi wilayah yang lebih rendah dibandingkan kawasan sekitarnya.
Advertisement
“Terang-terang saja bahwa potensi banjir di tempat ini masih cukup ada,” kata Pramono usai meninjau Kali Angke di Segmen Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (3/11/2026).
Dia menjelaskan, normalisasi kali yang telah dilakukan dapat mengurangi volume dan debit air. Namun, kondisi geografis kawasan membuat penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur sungai.
“Kalau hanya mengandalkan infrastruktur yang ada saja, saya yakin pasti tidak cukup,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pramono menyetujui rencana pembangunan embung tambahan di wilayah Jakarta Barat untuk meningkatkan daya tampung air. Menurutnya, jumlah embung di kawasan tersebut masih sangat kurang sehingga perlu penambahan infrastruktur penampungan air.
“Tadi saya menyetujui untuk dibuatkan embung supaya catchment-nya, daya tampungnya juga bertambah,” kata Pramono.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, Rawa Buaya dan Cengkareng merupakan dua wilayah dengan posisi geografis paling rendah di Jakarta Barat. Kondisi tersebut membuat kedua kawasan menjadi salah satu fokus penanganan banjir Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Memang wilayah yang paling dalam untuk Jakarta Barat itu ada kurang lebih di Rawa Buaya, kemudian di Cengkareng,” kata Ika di lokasi yang sama.
Ika menjelaskan, penanganan banjir di Cengkareng dilakukan melalui pembangunan Polder Apuran. Sementara itu, pekerjaan di Rawa Buaya akan dilakukan bersamaan dengan penyelesaian pembangunan Kali Angke.
“Nah, untuk dua lokasi ini memang sudah masuk ke dalam rencana pembangunan kami,” ucap dia.
Menurut Ika, pembangunan Polder Apuran di Cengkareng telah dilaksanakan setelah penertiban oleh Wali Kota Jakarta Barat.
Adapun penanganan banjir di Rawa Buaya dan normalisasi Kali Angke direncanakan berlangsung secara multiyears mulai 2027 hingga akhir 2028, dengan pengerjaan bertahap sampai 2029.
Pramono menambahkan, penanganan banjir di Jakarta Barat juga membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebab, Kali Angke merupakan sungai yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sedangkan dampak luapan sungai yang menyebabkan banjir di permukiman menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
“Jakarta Barat untuk embung setelah dihitung sangat-sangat kurang, dan kami akan melakukan secara masif untuk itu,” kata Pramono.