Liputan6.com, Manila - Amerika Serikat (AS) dan Jepang sepakat membangun fasilitas di Jepang untuk memproduksi bersama rudal udara ke udara jarak menengah canggih. Kesepakatan tersebut diumumkan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi pada Rabu (28/10/2026) malam.
Koizumi menyampaikan pengumuman itu dalam konferensi pers di Cebu, Filipina, setelah bertemu Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di sela-sela pertemuan tahunan para menteri pertahanan ASEAN dengan perwakilan negara-negara mitra dari Asia dan Barat.
Advertisement
Pertemuan tahunan tersebut bertujuan mencegah pecahnya konflik besar di kawasan sekaligus memperkuat kerja sama pertahanan. Namun, di sela-sela forum itu, AS dan China beserta sekutu masing-masing kerap saling melontarkan kritik.
Koizumi menjelaskan bahwa rudal yang akan diproduksi melalui kerja sama bernama "Operation Supercharge" itu merupakan persenjataan penting bagi jet tempur F-35. Meski demikian, ia tidak membeberkan rincian lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut.
F-35 buatan AS merupakan salah satu jet tempur tercanggih di dunia yang juga digunakan oleh militer Jepang.
Koizumi mengatakan bahwa dalam pertemuan singkatnya dengan Hegseth, kedua pihak memiliki pandangan yang sama mengenai situasi keamanan kawasan yang semakin genting.
"Kami memiliki pandangan yang sama mengenai situasi genting di tengah kondisi kawasan yang semakin serius. Kami sepakat untuk memperkuat kemampuan penangkalan dan respons aliansi Jepang-AS dengan lebih cepat dan lebih intensif dibandingkan sebelumnya," ujar Koizumi seperti dilaporkan CNA.
"Kami kembali menegaskan pentingnya tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum, serta menolak segala upaya mengubah keadaan secara sepihak melalui penggunaan kekuatan, tekanan, atau cara lainnya."
Meski demikian, Koizumi menegaskan bahwa pembicaraan tersebut tidak ditujukan kepada negara tertentu.
Komitmen Keamanan AS
Sementara itu, Hegseth kembali menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Donald Trump untuk membantu mencegah agresi di kawasan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pertemuan terpisah pada Rabu bersama para menteri pertahanan ASEAN yang dipimpin Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. selaku tuan rumah.
Seperti Koizumi, Hegseth tidak menyebut China secara langsung ketika membahas kekhawatiran terkait keamanan kawasan.
"Pendekatan yang kami ambil dapat digambarkan sebagai kuat, tenang, dan jelas," kata Hegseth di hadapan para menteri pertahanan ASEAN.
"Cukup kuat untuk mencegah tekanan dan agresi, tetapi tetap tenang agar tidak memicu ketegangan yang tidak perlu atau sekadar membuat kegaduhan di depan publik. Kami ingin tindakan kami berbicara dengan sendirinya."
Menurut Hegseth, pendekatan tersebut harus memastikan bahwa sikap AS dipahami dengan jelas, baik oleh negara sahabat dan mitra maupun pihak yang berpotensi menjadi lawan.
"Pesan kami cukup jelas agar sahabat, mitra, dan pihak yang berpotensi menjadi lawan memahami dengan tepat posisi Amerika Serikat, serta mengetahui bahwa kami akan membela kepentingan kami dan kepentingan para sekutu maupun mitra," tegasnya.
Hegseth sebelumnya telah meyakinkan Filipina, sekutu tertua AS di Asia yang memiliki perjanjian pertahanan dengan Washington, bahwa pemerintahan Trump akan memperkuat kemampuan untuk mencegah tindakan agresif China yang semakin meningkat di Laut China Selatan.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang merupakan salah satu jalur perdagangan utama dunia.
Selain China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang merupakan anggota ASEAN, serta Taiwan, juga memiliki klaim wilayah yang saling tumpang tindih di Laut China Selatan.
Ketegangan terutama meningkat akibat konfrontasi antara kapal penjaga pantai dan kapal angkatan laut China dengan Filipina di sekitar perairan dangkal yang disengketakan serta wilayah perairan sekitarnya.
Washington telah memperingatkan bahwa AS berkewajiban membela Filipina apabila pasukan, kapal, atau pesawat negara tersebut menjadi sasaran serangan bersenjata, termasuk jika serangan terjadi di Laut China Selatan.
Di sisi lain, China dan Jepang terlibat sengketa terpisah atas sejumlah pulau kecil di Laut China Timur yang saat ini berada di bawah kendali Jepang. Kedua negara kerap saling menuduh melanggar wilayah perairan masing-masing.