Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan menilai, dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dia menuturkan, capaian tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5%, bahkan mencapai 5,61% pada kuartal I 2026, serta dari kenaikan kesejahteraan petani dan nelayan dan peningkatan upah buruh yang signifikan.
Advertisement
Syahganda mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6% berkat belanja pemerintah pada awal tahun yang turut mendorong aktivitas sektor swasta. Hal ini sekaligus menjawab keraguan sejumlah ekonom terhadap capaian positif pemerintah.
“Kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6% tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6% ,” ujar Syahganda, mengutip keterangan resmi, Rabu, (28/10/2026).
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat, termasuk siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut. Dia menuturkan, pemerintah mulai mengarahkan kebijakan agar manfaat pertumbuhan turut dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu indikatornya adalah nilai tukar petani (NTP) yang meningkat dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Capaian ini dinilai mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani, yang juga diikuti peningkatan nilai tukar nelayan. Berdasarkan data BPS, nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2026 tercatat 108,85.
Upah Buruh Naik
Di sektor ketenagakerjaan, Syahganda menegaskan, upah buruh naik rata-rata 6,5% selama dua tahun terakhir. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan upah sebelumnya yang sekitar 1%.
"Karena rata-rata kenaikan upah buruh sudah 2 tahun ya, 6,5%. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” ujar dia.
Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan, termasuk penurunan jumlah masyarakat kelas menengah. Syahganda menyebut sekitar 11 juta orang dari kelas menengah turun ke kelompok kelas menengah bawah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan akan menjadi fokus pada 2027.
"Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain. Itu yang sebenarnya kita harus tahu bahwa secara overall ini memang Presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” ujar dia.