Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah massa aksi demo yang terdiri dari elemen mahasiswa sampai masyarakat sipil, terpantau berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Berdasarkan pantauan Liputan6.com, sejumlah massa ada yang berada di area tengah Bundaran HI sembari berorasi secara bergantian. Massa tampak membawa sejumlah simbol maupun benderan masing-masing organisasi meski tidak mengenakan almamater.
Advertisement
Sejumlah massa aksi juga terlihat membentangkan poster yang berisi tuntutan untuk bencana kebakaran dan hutan (karhutla) di beberapa wilayah di Indonesia menjadi bencana nasional.
Sementara itu, arus lalu lintas di Bundaran Hi juga ditutup baik dari arah Jalan Sudirman maupun Monas. Pengendara mobil maupun motor yang melintas diminta untuk putar arah menuju ke Jalan Imam Bonjol.
Tuntutan Demo
Sebelumnya, perwakilan Komite Sadar, Namoradiarta Siahaan, mengatakan demonstrasi besok merupakan kelanjutan aksi pada 20 Oktober 2026.
Dalam maklumat Komite Sadar, Namora menegaskan bahwa aksi tersebut membawa pesan yang sama, yakni menuntut tanggung jawab negara dan menegaskan bahwa rakyat bukan sekadar objek dalam penyelenggaraan negara.
"Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa ketakutan," jelas Namora.
Dia menegaskan, Pemerintahan Prabowo-Gibran wajib mempertanggungjawabkan janji politik yang dituangkan dalam Asta Cita. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak boleh terhenti hanya pada janji politik.
Namora menjelaskan, pembukaan UUD 1945 telah menetapkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Atas dasar tersebut, Komite Sadar mendesak agar pemerintah dapat memenuhi Lima Perintah Rakyat.
1. Tetapkan Status Bencana Nasional, Adili Korporasi yang Bertanggungjawab, dan Tuntaskan Integrasi Tata Kelola Lahan. 2. Wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat dan Hentikan Pemborosan untuk Kepentingan Politik Berkedok Program Populis seperti MBG dan KDMP. 3. Turunkan Biaya Pendidikan dan Berikan Akses Layanan Dasar yang Merata. 4. Hentikan Penggunaan Hukum untuk Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN. 5. Kembalikan Kebebasan Bersuara, Adili Pelanggar HAM, dan Hentikan Militerisasi di Ruang Sipil.
"Tuntutan ini adalah penagihan tanggung jawab atas jabatan publik, janji politik, dan amanat konstitusi," ungkapnya.
Namora menilai persatuan dibangun dengan mendengarkan beragam aspirasi dan penderitaan rakyat, mulai dari petani, buruh, pekerja, pelajar, hingga seluruh elemen masyarakat. Dia menegaskan bahwa persatuan menjadi kekuatan untuk saling melindungi tanpa mengabaikan suara rakyat.