Liputan6.com, Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas strategi integrasi data dalam pengembangan Smart City melalui kegiatan Diseminasi Hasil Kajian Inovasi Tematik Smart City.
Kajian bersama Universitas Insan Cita Indonesia ini melibatkan Kabupaten Sragen dan Kota Banjarmasin sebagai daerah sasaran, serta Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung sebagai daerah rujukan.
Advertisement
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BSKDN Raden Gani Muhamad mengatakan, pengembangan Smart City perlu berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Inovasi tidak cukup hanya menghadirkan teknologi baru, tetapi juga harus memberikan solusi yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Inovasi merupakan sebuah instrumen yang strategis saat ini dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta daya saing daerah,” ujar Gani saat membuka kegiatan Diseminasi Hasil Kajian Inovasi Tematik Smart City di Padjadjaran Suites Resort and Convention Hotel Bogor pada Jumat, 23 Oktober.
Dia menjelaskan, pemanfaatan teknologi dan pengelolaan data yang terintegrasi menjadi kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena itu, penerapan Smart City perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan pengelolaan lingkungan.
Dalam kajian tersebut, BSKDN bersama tim peneliti merumuskan rekomendasi inovasi pada enam pilar Smart City, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan integrasi data sosial dan kemiskinan, pengembangan pasar kerja digital, pemberdayaan usaha mikro, integrasi data kesehatan ibu dan anak, pengelolaan sampah, hingga sistem peringatan dini bencana.
Perwakilan tim kajian Universitas Insan Cita Indonesia, Lukmanul Hakim, menjelaskan bahwa penyusunan rekomendasi dilakukan dengan mencocokkan kebutuhan daerah sasaran dengan praktik baik dari daerah rujukan. Menurutnya, kondisi setiap daerah perlu dianalisis agar inovasi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan permasalahan setempat.
“Walaupun pertumbuhan ekonominya hampir mirip, tetapi karakteristik dari kedua daerah sasaran ini sangat berbeda jauh sehingga inovasinya bisa saja berbeda,” jelas Lukmanul.
Dia juga menekankan pentingnya integrasi data sebagai fondasi pengembangan Smart City. Data dari berbagai instansi perlu terhubung dan memiliki standar yang sama agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan.
“Jadi data ini tidak bisa kita anggap remeh. Data ini betul-betul harus terintegrasi dengan baik di setiap instansi, baik itu pemerintahan maupun swasta,” tegasnya.
Pengalaman penerapan inovasi turut dibagikan Kepala Bappeda Kabupaten Banyuwangi Amir Hidayat. Dia menjelaskan, pemerintah daerahnya mengembangkan integrasi layanan digital untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan. Salah satunya melalui program Smart Kampung yang menghubungkan desa-desa dengan dukungan teknologi informasi.
“Teknologi informasi ini merupakan infrastruktur penting di Kabupaten Banyuwangi,” ungkap Amir.
Menurutnya, integrasi layanan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, Pengawas dan Konsultan Ikatan Profesional Pusat Data Hijau Said Madrus mengingatkan bahwa pengembangan infrastruktur pusat data perlu mempertimbangkan efisiensi energi dan dampak lingkungan. Kebutuhan komputasi yang semakin besar juga meningkatkan kebutuhan listrik dan menghasilkan panas yang perlu dikelola.
“Semakin hebat teknologinya, komputasinya, maka dia semakin butuh banyak listrik dan semakin panas,” kata Said.
Karena itu, menurutnya, kebijakan pengembangan pusat data harus memperhatikan aspek lingkungan agar transformasi digital dapat berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan.
Sementara itu, pakar kebijakan publik dan pelayanan publik Lely Pelitasari Soebekty menekankan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh manfaatnya bagi masyarakat dan kemudahan penggunaannya.
“Yang menentukan, tentu penggunanya,” ujar Lely.
Dia mengingatkan bahwa perencanaan Smart City perlu memperhatikan transparansi informasi, keterlibatan masyarakat, serta penyediaan saluran pengaduan. Dengan demikian, penerapan inovasi tidak hanya menjangkau masyarakat yang mudah mengakses teknologi, tetapi juga kelompok yang masih menghadapi keterbatasan.