Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memastikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tetap dibayarkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Mekanisme ini dipertahankan untuk menjaga efisiensi pengelolaan keuangan negara sekaligus mendorong inklusi keuangan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil menanggapi usulan Menteri Koperasi Ferry Juliantono agar pembayaran gaji ASN disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Advertisement
“Dalam praktik, kita melihat bahwa idealnya pembayaran gaji dilakukan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri. Mereka masing-masing memiliki rekening. Kita bahkan menginginkan bukan hanya PNS, TNI, dan Polri yang memiliki rekening, tetapi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Suahasil dikutip Antara, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah selama ini telah menerapkan transfer langsung untuk pembayaran gaji PNS, TNI, dan Polri. Mekanisme serupa juga digunakan untuk menyalurkan tunjangan profesi guru.
Untuk memastikan pembayaran tepat sasaran, Kementerian Keuangan memverifikasi data penerima, termasuk identitas pegawai dan nomor rekening yang digunakan.
“Hal yang penting dalam sistem tersebut adalah, pertama, kita memiliki daftar nama seluruh PNS, TNI, dan Polri yang valid. Identitas orangnya jelas dan nomor rekeningnya juga jelas, termasuk di bank mana rekening tersebut berada,” ujarnya.
Pemerintah Dorong Program Satu Orang Satu Rekening
Selain gaji pegawai dan tunjangan profesi guru, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) langsung ke rekening penerima. Skema pembayaran tersebut dikenal sebagai government-to-person payment (G2P), yakni pembayaran pemerintah secara langsung kepada individu.
Suahasil mengatakan, mekanisme itu sejalan dengan rencana pemerintah menjalankan program Satu Orang Satu Rekening. Melalui program tersebut, warga berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1–4 direncanakan memperoleh rekening dengan saldo awal Rp 50.000.
Data calon penerima akan bersumber dari program bantuan sosial dan Kementerian Sosial. Data tersebut digunakan untuk memastikan penerima teridentifikasi dengan jelas sebelum dana disalurkan.
"Datanya itu datang dari PKH, datang dari Kementerian Sosial yang tau siapa yang menjadi penerima, dia berikan datanya. Dia kasih tau nomor rekeningnya, lalu kemudian kita transfer secara rutin. Kalau yang rekening gratis itu kan ada Rp50.000 saldo awal ya," tutupnya.