Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku sedang menyiapkan skema baru pengadaan bahan bakar minyak (BBM) guna mengantisipasi risiko kelangkaan pasokan. Usulan strategis tersebut rencananya akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkan Luhut usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo. Ia menyebut DEN telah mengantongi hasil studi komprehensif untuk meminimalkan potensi gangguan distribusi BBM secara nasional.
Advertisement
"Kami sedang menyiapkan usulan kepada Presiden mengenai pembangunan ekosistem pengadaan bahan bakar dan sektor terkait lainnya, berdasarkan pengalaman dan studi yang telah dilakukan. Dengan demikian, kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kelangkaan secara nasional," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa skema tersebut dirancang untuk penataan jangka panjang, termasuk memastikan penyaluran subsidi energi berjalan lebih tepat sasaran.
"Ada beberapa langkah perbaikan jangka panjang yang dapat dilakukan agar penyaluran subsidi energi ini benar-benar lebih tepat sasaran," kata Seto.
Jaga Stabilitas Harga BBM Bersubsidi
Seto turut menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam menahan harga BBM bersubsidi saat ini merupakan keputusan yang sangat tepat. Sebagai informasi, harga BBM jenis Biosolar masih dipertahankan pada kisaran Rp 6.800 per liter, sedangkan Pertalite tetap Rp 10.000 per liter.
"Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa langkah pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi ini sudah tepat, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat," tuturnya.
Ia menambahkan, DEN bersama pihak terkait juga merumuskan strategi penguatan fiskal untuk menopang ketahanan anggaran negara hingga akhir tahun.
"Tadi kami juga mendiskusikan beberapa strategi fiskal yang dapat dijalankan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dengan dukungan Danantara, untuk memastikan harga BBM tetap terjaga hingga akhir tahun dengan kondisi fiskal yang tetap berkelanjutan (sustainable)," pungkas Seto.