Liputan6.com, Jakarta - Pakistan mencapai kesepakatan tingkat staf dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang berpotensi membuka pendanaan sekitar US$ 1,2 miliar atau Rp 21,4 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.900), ketika ekonomi negara itu tertekan kenaikan harga energi dan gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah.
Mengutip Anadolu Ajansi, Kamis (8/10/2026), IMF mengungkap, Pakistan telah berhasil menavigasi dampak konflik Timur Tengah dengan kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi makro. Namun, kesepakatan ini masih menunggu persetujuan Dewan Eksekutif IMF.
Advertisement
Jika disetujui, Pakistan akan menerima sekitar US$ 1 miliar atau Rp 17,9 triliun melalui Extended Fund Facility (EFF) dan US$ 210 juta atau Rp 3,7 triliun dari Resilience and Sustainability Facility (RSF). Dengan pencairan baru itu, total dana yang telah dicairkan Pakistan melalui kedua program IMF akan mencapai US$ 5,7 miliar atau Rp 102 triliun.
Selain itu, kesepakatannya juga mencakup tinjauan keempat program EFF dan ketiga program RSF. IMF yang dipimpin Iva Petrova melakukan pembahasan dengan pemerintah Pakistan di Karachi dan Islamabad pada 23 September hingga 7 Oktober 2026.
Pendanaan tambahan dibutuhkan ketika perekonomian Pakistan menghadapi tekanan dari kenaikan harga energi. Gangguan pasokan turut memengaruhi aktivitas ekonomi karena Pakistan bergantung pada impor energi dari kawasan Teluk.
Sebagian besar impor energi Pakistan melewati Selat Hormuz, sehingga gangguan yang telah terjadi pada jalur perdagangan itu membuat Pakistan semakin rentan terhadap perubahan harga dan pasokan energi global.
Pertumbuhan Ekonomi Pakistan
IMF memperkirakan ekonomi Pakistan tumbuh 3,6% pada tahun fiskal 2026. Namun, kenaikan harga energi dan gangguan pasokan dinilai telah mengurangi momentum pertumbuhan.
Inflasi utama Pakistan turun menjadi sekitar 10,3% pada September setelah mencapai puncaknya pada Mei. Sementara itu, inflasi inti masih berada dalam kondisi terkendali.
Cadangan devisa bruto Pakistan juga meningkat menjadi sekitar US$ 21,5 miliar atau Rp 384 triliun pada akhir September. Posisi transaksi berjalan negara itu tercatat relatif seimbang sepanjang tahun fiskal 2026, yang juga disokong pengiriman uang dari warga Pakistan di luar negeri.
Meski sejumlah indikator ekonomi membaik, IMF menilai risiko terhadap Pakistan masih tinggi. Ketegangan geopolitik, harga energi yang bergejolak, kondisi keuangan global yang lebih ketat, dan gangguan perdagangan menjadi sejumlah faktor yang perlu diwaspadai.
IMF juga meminta Pakistan mempertahankan kebijakan moneter yang cukup ketat untuk memastikan inflasi kembali secara berkelanjutan ke kisaran target bank sentral.
Pemerintah Pakistan juga didorong memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, termasuk audit berbasis risiko dan digitalisasi penagihan pajak. Reformasi sektor energi turut menjadi perhatian untuk mencegah kembali menumpuknya utang di sektor listrik dan gas.