Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan semua pihak terlibat dalam verifikasi penerima bantuan sosial (bansos), termasuk anggota TNI/Polri. Masyarakat yang dinilai layak bisa didaftarkan sebagai penerima bansos ke dalam sistem.
Luhut mengatakan, tujuan utamanya adalah mengumpulkan data akurat penerima bansos, termasuk melakukan verifikasi terhadap data lama yang ada dalam sistem. Babinsa, Bhabinkamtibmas, TNI/Polri, hingga aparatur desa didorong menjadi agen pengumpul data tersebut.
Advertisement
"Supaya yang di gunung-gunung sana, di gunung-gunung, di kampung-kampung itu yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang punya HP, itu TNI Polri itu turun. Jadi itu menunjukkan keadilan tadi itu," tegas Luhut di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Semua pihak disebut terbuka untuk terlibat menjadi agen, termasuk aparatur penyelenggara organisasi di tingkat rukun tetangga (RT) hingga penyuluh pertanian. Agen ini bertugas untuk menjangkau lebih jauh masyarakat yang membutuhkan bansos.
"Semua menggerakkan masuk ke RT semua, yang jalan ke RT. Karena di RT itu mungkin orangnya tidak punya HP yang baru, jadi TNI-Polri, Kementerian Agama, Penyuluh Pertanian semua kita libatkan. Ini menurut saya satu gerakan nasional yang diarahkan Presiden yang menurut saya sangat baik sekali," beber dia.
Informasi, kerja agen tersebut jadi bagian registrasi ulang penerima bansos yang dijalankan hingga akhir 2026 ini. Mulai tahun 2027, masyarakat yang ingin menjadi calon penerima PKH dan BPNT wajib melakukan registrasi melalui Perlinsos Digital.
Tak Otomatis Layak Terima Bansos
Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dan kementerian/lembaga terkait terus memperkuat Perlinsos Digital sebagai pintu masuk baru bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon penerima PKH dan BPNT pada 2027.
Registrasi melalui Perlinsos Digital tidak otomatis menjamin seseorang menerima bantuan sosial. Pemerintah tetap menentukan kelayakan berdasarkan hasil verifikasi, pemadanan data, dan kriteria yang berlaku pada setiap program.
Melalui mekanisme ini, pemerintah terus mendorong proses verifikasi yang lebih terstruktur agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Uji Coba Bansos Digital
Sebelumnya, Pemerintah berencana melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai pada kuartal I-II 2027. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini masih menyempurnakan data penerima agar bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
Luhut mengatakan pemutakhiran data penerima ditargetkan selesai pada akhir 2026. Setelah itu, pemerintah akan mulai menguji mekanisme penyaluran bansos tunai pada awal tahun depan.
“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut saat ditemui di Jakarta, Sabtu.
Transfer Langsung
Menurut Luhut, skema bansos nantinya diarahkan menggunakan transfer tunai. Namun, pemerintah masih menyiapkan mekanisme agar dana bantuan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.
“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujarnya.
Terkait nominal bantuan, Luhut menyebut pemerintah tengah menghitung besaran sekitar Rp 5,4 juta per keluarga. Namun, angka tersebut masih bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp1.200 triliun,” ujarnya.