Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Batang, Jawa Tengah, untuk memastikan penanganan korban dugaan keracunan makanan berjalan optimal.
Diketahui, beberapa hari lalu, warga di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tumbang setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).
Advertisement
Dalam sehari, jumlah warga yang diduga mengalami keracunan melonjak menjadi 276 orang. Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena makanan tersebut berasal dari satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang setiap hari melayani sekitar 2.700 penerima manfaat.
"Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat," kata Gibran dalam keterangannya, Senin (28/6/2026).
Mantan Wali Kota Solo ini berharap, seluruh pasien yang masih menjalani perawatan harus mendapatkan pelayanan hingga pulih. Sementara itu, korban yang telah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan harus tetap memperoleh akses pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan.
Selain memastikan pelayanan kesehatan, pemerintah juga menjamin seluruh biaya pengobatan korban tidak membebani keluarga. Untuk itu, mekanisme pembiayaan perlu dipastikan berjalan dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani korban.
Terkait penyebab dugaan keracunan, Gibran menyampaikan proses pemeriksaan masih berlangsung. Dia meminta agar investigasi segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bersama.
"Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama," jelas dia.
Jadikan Pelajaran
Selain investigasi, Gibran juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait pengawasan keamanan pangan. Mulai dari, evaluasi pemenuhan standar higiene, waktu pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan langsung di lapangan.
"Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas," tuturnya.
Gibran berharap hasil investigasi dan evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan serta penguatan pengawasan keamanan pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program prioritas Presiden dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan keamanan dan kualitas makanan.
Keracunan MBG Batang, BGN Temukan Pelanggaran SOP
Sebelumnya, kasus keracunan massal setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan warga di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mulai menemukan titik terang. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sejumlah temuan yang diduga menjadi pemicu insiden tersebut.
Berdasarkan investigasi awal dan pengecekan rekaman kamera pengawas (CCTV) oleh tim BGN bersama Pemerintah Kabupaten Batang, ditemukan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bawang.
Makanan MBG yang disajikan kepada para penerima manfaat diketahui telah diolah jauh lebih awal dari ketentuan. Proses pengolahan bahkan dilakukan mulai pukul 19.30 WIB pada malam sebelumnya.
Temuan tersebut diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang BGN, Hadirya. Ia menyebut jeda waktu antara pengolahan hingga distribusi makanan yang terlalu panjang merupakan pelanggaran serius terhadap SOP.
Hadirya menduga kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan makanan membusuk atau terkontaminasi sebelum dikonsumsi ratusan penerima manfaat MBG.
Dari investigasi awal melalui pengecekan CCTV, Hadirya melihat adanya proses pengolahan makanan yang dilakukan lebih awal, yakni mulai pukul 19.30 WIB.
"Ini merupakan hal yang fatal, karena sesuai SOP, pengolahan makanan seharusnya baru dilakukan setelah pukul 02.00 dini hari," tandas Hadirya saat memberikan keterangan usai meninjau dapur SPPG Bawang, Jumat (25/9/2026).
Selain persoalan waktu pengolahan yang tidak sesuai SOP, BGN dan Pemkab Batang juga menemukan sejumlah kelemahan fisik pada bangunan dapur SPPG Bawang.
Hadirya menyebut sejumlah temuan tersebut meliputi sekat dinding bangunan yang belum solid. Selain itu, sistem pengelolaan limbah dan sanitasi di SPPG tersebut juga belum memenuhi persyaratan teknis.
Akibat insiden keracunan massal yang dikategorikan sebagai suspek berat, BGN mengambil langkah dengan menutup sementara operasional SPPG Bawang yang dikelola Yayasan Bela Batang Berkah selama 30 hari.
"Apabila dalam evaluasi lanjutan tingkat pusat ditemukan unsur-unsur pelanggaran berat, tidak menutup kemungkinan SPPG Bawang ini akan dikenakan sanksi pemberhentian operasional secara permanen," tegas Hadirya.