Liputan6.com, Jakarta - Sidak Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 26 September 2026 mendorong evaluasi penanganan kekurangan air bagi sekitar 1.000 hektare sawah.
Dody turun langsung setelah menemukan perbedaan antara laporan pemantauan dengan kondisi yang dihadapi petani di lapangan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena aliran sungai yang masih memiliki air berada tidak jauh dari area persawahan.
Advertisement
“Ketika laporan dari lapangan dan percakapan masyarakat menunjukkan kondisi yang berbeda dengan laporan internal yang saya terima, maka saya merasa perlu melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Dody kepada wartawan, dikutip Minggu, (27/9/2026(.
Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya menerima laporan melalui dashboard monitoring real time yang menyebut kondisi kekeringan terkendali. Laporan tersebut juga mencatat sekitar 73.000 hektare sawah telah diselamatkan dari ancaman gagal panen.
Dody kemudian membuka hotline WhatsApp sekitar tiga minggu sebelum sidak untuk menerima laporan masyarakat mengenai titik kekeringan yang belum tertangani. Laporan masyarakat dan pemantauan percakapan di media sosial menunjukkan masih terdapat persoalan kekurangan air di sejumlah wilayah.
Temuan di Pebayuran mendorong kementerian untuk memperkuat verifikasi antara data administrasi dan kondisi aktual di lapangan. Pemerintah dapat menggunakan hasil verifikasi tersebut untuk memperbaiki distribusi air, jaringan irigasi, koordinasi antarinstansi, serta sistem pemantauan kekeringan.
Dody menilai keberhasilan penanganan irigasi harus terlihat dari manfaat yang diterima petani. “Ukuran keberhasilannya harus terlihat di lapangan: apakah air benar-benar sampai ke sawah dan apakah petani benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Alasan Menteri PU Marah
Dody juga menjelaskan, sikap tegasnya di lapangan muncul karena persoalan pelayanan kepada petani. Ia meminta maaf apabila tutur kata dan sikapnya dalam sidak dinilai terlalu keras.
“Saya marah bukan karena persoalan pribadi. Saya marah karena melihat masyarakat, khususnya petani, yang seharusnya mendapatkan pelayanan negara justru masih menghadapi persoalan mendasar seperti kekurangan air. Saya enggak boleh membiarkan ini terjadi,” kata Dody.
Perbaikan sistem irigasi menjadi bagian penting dalam mendukung agenda swasembada pangan pemerintah. Infrastruktur pengairan perlu memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian ketika tanaman membutuhkannya.
Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan bidang pertanian. Kebijakan tersebut memperkuat kebutuhan koordinasi pemerintah dalam memastikan infrastruktur pertanian dapat mendukung produksi pangan.
Langkah Menteri PU
Dody mengatakan kementerian akan mengambil langkah terhadap pejabat yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya. “Saya akan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya dan memastikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya petani, menjadi prioritas,” katanya.
Sidak Pebayuran menjadi momentum bagi Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperkuat pengawasan berbasis kondisi lapangan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan titik kekurangan air sekaligus memastikan pembangunan dan pengelolaan irigasi memberikan manfaat langsung bagi petani.
Langkah tersebut juga memperkuat upaya pemerintah memastikan target swasembada pangan didukung oleh infrastruktur pengairan yang berfungsi secara nyata di tingkat lahan.